Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut kepastian peraturan KPU (PKPU) Pilkada Serentak 2020 akan memengaruhi sisi penindakan dan pengawasan. Salah satunya peraturan bagi calon petahana tidak diperbolehkan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.
Anggota Bawalsu Mochammad Afifuddin menjelaskan jadwal pelaksanaan pilkada tidak dapat dimajukan dan dimundurkan tanpa persiapan secara matang. Terdapat persyaratan yang harus dipersiapkan calon petahana untuk tetap berkompetisi dalam pesta demokrasi tersebut.
"Jadi misalkan ditetapkan pencalonan 8 Oktober, kita tarik ke belakang selama enam bulan, pada 10 Mei, argo berjalan bagi petahana untuk melakukan mutasi," jelas Afifuddin dalam diskusi virtual bertajuk diskursus penentuan pelaksanaan Pilkada serentak di era pandemi, Minggu, 10 Mei 2020.
Baca: DPR dan KPU Segera Bahas Revisi PKPU
Afifuddin menekankan calon petahana akan diskualifikasi sebagai calon kepala daerah bila terlambat mengurus mutasi jabatan. Hal itu diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam peraturan tersebut disebutkan calon kepala daerah dari kalangan petahana tidak diperkenankan melakukan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri.
Afifuddin mengingatkan kepala daerah untuk tidak menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Tindakan tersebut terancam dikenakan sanksi diskualifikasi.
"Saat ini sudah banyak dilakukan, (Bupati Klaten) Bu Sri Mulyani. Tapi kita belum tau mendekati masalah itu, (karena) tahapan pemilunya masih jeda," tutur dia.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut kepastian peraturan KPU (PKPU) Pilkada Serentak 2020 akan memengaruhi sisi penindakan dan pengawasan. Salah satunya peraturan bagi calon petahana tidak diperbolehkan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.
Anggota Bawalsu Mochammad Afifuddin menjelaskan jadwal pelaksanaan pilkada tidak dapat dimajukan dan dimundurkan tanpa persiapan secara matang. Terdapat persyaratan yang harus dipersiapkan calon petahana untuk tetap berkompetisi dalam pesta demokrasi tersebut.
"Jadi misalkan ditetapkan pencalonan 8 Oktober, kita tarik ke belakang selama enam bulan, pada 10 Mei, argo berjalan bagi petahana untuk melakukan mutasi," jelas Afifuddin dalam diskusi virtual bertajuk diskursus penentuan pelaksanaan Pilkada serentak di era pandemi, Minggu, 10 Mei 2020.
Baca: DPR dan KPU Segera Bahas Revisi PKPU
Afifuddin menekankan calon petahana akan diskualifikasi sebagai calon kepala daerah bila terlambat mengurus mutasi jabatan. Hal itu diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam peraturan tersebut disebutkan calon kepala daerah dari kalangan petahana tidak diperkenankan melakukan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri.
Afifuddin mengingatkan kepala daerah untuk tidak menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Tindakan tersebut terancam dikenakan sanksi diskualifikasi.
"Saat ini sudah banyak dilakukan, (Bupati Klaten) Bu Sri Mulyani. Tapi kita belum tau mendekati masalah itu, (karena) tahapan pemilunya masih jeda," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
