Jakarta: Pemerintah diminta membuat standar baru yang lebih ketat untuk menentukan pesawat laik terbang atau tidak. Berkaca dari kecelakaan pesawat TNI beberapa tahun terakhir, tolok ukur yang berlaku dinilai sudah tak memadai.
"Jadi hanya pesawat yang tergolong baru saja yang layak diterbangkan. Ini lebih baik untuk keselamatan kita semua, bangsa ini," kata anggota Komisi I DPR Sukamta di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.
Pemerintah diminta segera meremajakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Meskipun masih dinilai laik terbang, Sukamta melihat pesawat TNI sudah termakan usia.
Sukamta mencatat pesawat TNI sudah beberapa kali jatuh. Pada 2016, pesawat Tucano jatuh di Malang, Jawa Timur. Di akhir 2016, pesawat Hercules C-130 kecelakaan di Wamena, Papua.
Di awal Juni 2020, helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di Kendal, Jawa Tengah, hingga menewaskan lima orang. Yang terbaru, pesawat BAe Hawk 209 TNI Angkatan Udara kandas di Kampar, Riau.
"Oleh karena itu, evaluasi rutin harus terus dilakukan," ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia tak mau anekdot "pesawat tempur Indonesia tidak perlu ditembak, toh nanti jatuh sendiri" menjadi kenyataan. Pasalnya, masalah ini terkait muruah pertahanan Indonesia di hadapan dunia internasional.
Baca: Mengenal BAe Hawk 209 yang Jatuh di Kampar
Sukamta menilai saat ini sudah masuk tahap ke-4 kekuatan pokok minimum (MEF) 2020-2024. Insiden yang melanda TNI harus menjadi momentum memperkuat alutsista Indonesia.
Peran industri pertahanan Indonesia, jelas dia, harus lebih ditingkatkan. PT Dirgantara Indonesia yang bisa memproduksi pesawat hingga diekspor harus mendapatkan perhatian lebih.
"Semoga ke depan kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan alutsista dalam negeri secara dominan dan minim impor alutsista, sehingga kebutuhan anggarannya bisa ditekan dan dioptimalkan untuk dapat spesifikasi yang tinggi," jelas Sukamta.
Jakarta: Pemerintah diminta membuat standar baru yang lebih ketat untuk menentukan pesawat laik terbang atau tidak. Berkaca dari kecelakaan pesawat TNI beberapa tahun terakhir, tolok ukur yang berlaku dinilai sudah tak memadai.
"Jadi hanya pesawat yang tergolong baru saja yang layak diterbangkan. Ini lebih baik untuk keselamatan kita semua, bangsa ini," kata anggota Komisi I DPR Sukamta di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.
Pemerintah diminta segera meremajakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Meskipun masih dinilai laik terbang, Sukamta melihat pesawat TNI sudah termakan usia.
Sukamta mencatat pesawat TNI sudah beberapa kali jatuh. Pada 2016, pesawat Tucano jatuh di Malang, Jawa Timur. Di akhir 2016, pesawat Hercules C-130 kecelakaan di Wamena, Papua.
Di awal Juni 2020, helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di Kendal, Jawa Tengah, hingga menewaskan lima orang. Yang terbaru, pesawat BAe Hawk 209 TNI Angkatan Udara kandas di Kampar, Riau.
"Oleh karena itu, evaluasi rutin harus terus dilakukan," ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia tak mau anekdot "pesawat tempur Indonesia tidak perlu ditembak, toh nanti jatuh sendiri" menjadi kenyataan. Pasalnya, masalah ini terkait muruah pertahanan Indonesia di hadapan dunia internasional.
Baca:
Mengenal BAe Hawk 209 yang Jatuh di Kampar
Sukamta menilai saat ini sudah masuk tahap ke-4 kekuatan pokok minimum (MEF) 2020-2024. Insiden yang melanda TNI harus menjadi momentum memperkuat alutsista Indonesia.
Peran industri pertahanan Indonesia, jelas dia, harus lebih ditingkatkan. PT Dirgantara Indonesia yang bisa memproduksi pesawat hingga diekspor harus mendapatkan perhatian lebih.
"Semoga ke depan kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan alutsista dalam negeri secara dominan dan minim impor alutsista, sehingga kebutuhan anggarannya bisa ditekan dan dioptimalkan untuk dapat spesifikasi yang tinggi," jelas Sukamta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
