Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua Dinilai Opsi yang Solutif

Nasional otonomi daerah Papua pemekaran daerah otonomi khusus papua Daerah Otonomi Baru Papua
Antara • 27 April 2022 23:35
Jakarta: Pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat dinilai opsi kebijakan yang realistis, solutif, dan konstitusional. Apalagi, pemerintah memiliki kewenangan meningkatkan kesejahteraan warganya di setiap daerah.
 
"Pemekaran DOB tersebut sebagai political will pemerintah pusat yang memiliki kewenangan konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid di Jakarta, Rabu, 27 April 2022.
 
Menurut Fahri, otonomi khusus yang diberikan ke Papua akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran. Bahkan, otonomi khusus diberikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sesungguhnya, pemekaran daerah menjadi provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di Papua dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Papua ke arah yang lebih baik lagi," kata dia.
 
Fahri mengatakan pada prinsipnya kebijakan pemekaran wilayah akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih substansial. Sekaligus mempunyai irisan sebagai strategi untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.
 
Kebijakan pemerintah terkait DOB di Papua telah sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat 1 telah mengatur bahwa Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
"Hal ini harus dibaca dalam konteks sebagai bagian mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI," kata Fahri.
 
Baca: Pemerintah Tampung Pro-kontra Pemekaran Papua
 
Dia berpendapat bahwa beleeid pemerintah untuk melakukan pemekaran beberapa DOB di Papua adalah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional pemerintah pusat. Ada tiga wilayah yang akan dimekarkan di Indonesia bagian timur tersebut, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif