Kelapa Sawit. Foto : MI/GIno Hadi.
Kelapa Sawit. Foto : MI/GIno Hadi.

Pengamat: Larangan Ekspor Dicabut, Petani Bernapas Lega

Media Indonesia • 24 Mei 2022 05:47
Jakarta: Keputusan pemerintah yang mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng disambut baik. Pencabutan larangan tersebut dinilai akan menguntungkan petani sawit dan usaha kecil menengah di sektor sawit.
 
"Yang jelas memberikan napas kepada petani sawit. Karena dampak dari pelarangan ekspor itu, yang paling terkena dampaknya petani sawit. Petani kecilnya dan usaha kecil menengah di CPO," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam kepada wartawan, Senin, 23 Mei 2022.
 
Menurut dia, ketika perekonomian petani sawit membaik maka akan diikuti oleh sektor lain. "Pada gilirannya pembebasan ekspor CPO ini akan membantu perekonomian di daerah-daerah di sentra sawit," kata dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Piter menegaskan pemerintah seharusnya berpikir bagaimana menyejahterakan petani sawit kecil terlebih dahulu. Sebab, jika petani sawit sejahtera maka perekonomian Tanah Air akan berputar.
 
Piter mengatakan kebijakan larangan ekspor CPO sebelumnya cukup memberatkan petani sawit. Mereka terpaksa menjual tandan buah segar (TBS) sawit dengan harga murah karena suplai berlimpah namun tidak didukung permintaan besar.
 
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani berharap kebijakan pelaraangan dapat menjadi solusi permasalahan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng selama ini. Puan Maharani mengingatkan kebijakan larangan ekspor produk CPO dan turunannya akan berdampak pada petani.
 
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. "Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir. Hal itu dinilainya bisa menyelesaikan masalah minyak goreng ke depannya," kata Puan dihubungi terpisah.
 
Hal senada disampaikan ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal. Dia setuju dengan langkah pemerintah untuk mendistribusikan langsung minyak goreng ke masyarakat.
 
"Ketika kita berada dalam masa adhoc sekarang, kita tidak bisa mengandalkan produsen maka kita harus mengutamakan organ pemerintah, Bulog, dan, BUMN ID food untuk bisa mengawal proses distribusi ke lapangan. Biar barangnya ada dan murah," kata Eko Fithra.
 
Baca: Kinerja Jokowi dan Kapolri Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Diapresiasi
 
Dia menilai tata kelola minyak goreng di dalam negeri masih bermasalah. Pemerintah tidak punya kuasa yang besar, seperti mengontrol harga BBM. Dia mencontohkan ketika bicara BBM di mana kuasa supply dari hulu ke hilir dikuasai BUMN.
 
"Maka kita harus mampu duduk meniru proses itu. Karena semua proses dikelola oleh pemerintah," kata Fithra.
 
Untuk menjaga cadangan CPO dalam negeri tetap terjaga, kata dia, bisa dari produksi dalam negeri maupun impor hasil turunan CPO, yaitu minyak goreng dari Malaysia.
 
"Ini masalahnya terhambat dari mekanisme CPO ke minyak goreng, ya sudah impor saja dari Malaysia atau negara lain yang lebih murah. Bisa, karena secara bilateral kita bisa melakukan itu. Secara jangka panjang kemudian kita bisa mengelola pada skala regional," tegas Fithra.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif