Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan saat ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu didukung untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini agar produk UMKM mampu menembus pasar negara muslim.
"UMKM bersertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim," ujar Ma'ruf dalam acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022, secara virtual, Jumat, 27 Mei 2022.
Selain itu, Ma'ruf menilai UMKM harus memperluas pangsa pasarnya dengan berinovasi di bidang teknologi dan digital. Hal itu untuk mencegah UMKM mengalami stunting atau gagal berkembang.
"UMKM juga harus jeli memanfaatkan hadirnya berbagai platform digital, termasuk media sosial, untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya," jelasnya.
Baca: Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM
Pemerintah telah berupaya mendukung pertumbuhan UMKM, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Menurutnya, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam Gernas BBI.
"Artinya, upaya mengangkat produk dalam negeri menyasar koherensi, mulai dari industri hulu hingga ke hilir," terangnya.
Bahkan, kata Wapres, untuk semakin menggaungkan keutamaan penggunaan komoditas lokal, anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kini 40 persennya wajib dialokasikan untuk pembelian produk UMKM. Hal itu telah diamanatkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Saya berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar," harapnya.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan saat ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu didukung untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini agar produk UMKM mampu menembus pasar negara muslim.
"UMKM
bersertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim," ujar
Ma'ruf dalam acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022, secara virtual, Jumat, 27 Mei 2022.
Selain itu, Ma'ruf menilai UMKM harus memperluas pangsa pasarnya dengan berinovasi di bidang teknologi dan digital. Hal itu untuk mencegah UMKM mengalami
stunting atau gagal berkembang.
"UMKM juga harus jeli memanfaatkan hadirnya berbagai platform digital, termasuk media sosial, untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya," jelasnya.
Baca:
Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM
Pemerintah telah berupaya mendukung pertumbuhan UMKM, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Menurutnya, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam Gernas BBI.
"Artinya, upaya mengangkat produk dalam negeri menyasar koherensi, mulai dari industri hulu hingga ke hilir," terangnya.
Bahkan, kata Wapres, untuk semakin menggaungkan keutamaan penggunaan komoditas lokal, anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kini 40 persennya wajib dialokasikan untuk pembelian produk UMKM. Hal itu telah diamanatkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Saya berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)