Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadali. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadali. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jokowi Diminta Tegur Bahlil Soal Pernyataan Penundaan Pilpres 2024

Nasional Jokowi PKB Bahlil Lahadalia Pilpres 2024
Anggi Tondi Martaon • 11 Januari 2022 11:24
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menegur Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil mengeluarkan pernyataan rata-rata pengusaha meminta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda.
 
"Teguran ini penting diberikan Presiden, agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Januari 2022.
 
Wakil Ketua Komisi II itu menilai Bahlil tak paham konstitusi. Padahal, ketentuan pergantian presiden termaktub dalam sejumlah pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di antaranya, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama. Selanjutnya, Pasal 6A UUD 1945 menegaskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum.
 
"Kemudian Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD," papar Luqman.
 
Dia juga menegaskan dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan Presiden/Wakil Presiden diperpanjang masa jabatannya. Lqkman menegaskan menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian Presiden tidak masuk akal dan mengada-ada.
 
Sebaliknya, kata Luqman, penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional. "Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu," kata dia.
 
Luqman menegaskan upaya menunda penyelenggaraan Pilpres 2024 inkonstitusional. Bahkan, melawan kedaulatan rakyat.

Bahlil minta Pilpres 2024 ditunda

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.
 
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu, 9 Januari 2022.
 
Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi covid-19. Namun, mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.
 
"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," ujar Bahlil.
 
Baca: Bahlil: Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Tak Mudah
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif