Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sengketa tanah bukan masalah enteng. Sesama warga bisa saling serang dan membunuh karena masalah tanah.
"Bahaya loh yang namanya sengketa lahan. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung bisa berantem karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini dampaknya ke mana-mana," kata Jokowi dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022.
Dia mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang beserta seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan program reformasi agraria di Tanah Air. Upaya cepat harus dilakukan demi menyelesaikan banyaknya kasus sengketa lahan yang merugikan negara dan masyarakat.
"Semua harus berintegrasi, bekerja sama dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Tidak ada yang lain," ujar Jokowi.
Baca: Presiden Sentil 3 Kementerian karena Ego Sektoral
Kepala Negara menekankan keberadaan sertifikat sebagai produk hukum yang sah atas kepemilikilan tanah menjadi harga mati. Pemerintah sudah menerbitkan 80,6 juta sertifikat hak milik dari total kebutuhan 126 juta. Pemerintah menargetkan seluruh lahan bisa tersertifikasi pada 2025.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menegaskan
sengketa tanah bukan masalah enteng. Sesama warga bisa saling serang dan membunuh karena masalah
tanah.
"Bahaya
loh yang namanya sengketa lahan. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung bisa berantem karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini dampaknya ke mana-mana," kata Jokowi dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022.
Dia mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang beserta seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan program reformasi agraria di Tanah Air. Upaya cepat harus dilakukan demi menyelesaikan banyaknya kasus sengketa lahan yang merugikan negara dan masyarakat.
"Semua harus berintegrasi, bekerja sama dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Tidak ada yang lain," ujar Jokowi.
Baca:
Presiden Sentil 3 Kementerian karena Ego Sektoral
Kepala Negara menekankan keberadaan sertifikat sebagai produk hukum yang sah atas kepemilikilan tanah menjadi harga mati. Pemerintah sudah menerbitkan 80,6 juta sertifikat hak milik dari total kebutuhan 126 juta. Pemerintah menargetkan seluruh lahan bisa tersertifikasi pada 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)