medcom.id, Jakarta: Seperti sebuah keniscayaan, setiap tahun tepat menjelang peringatan Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S/PKI, isu yang berembus di masyarakat selalu berhubungan dengan komunisme dan peristiwa yang melatarbelakanginya.
Setiap peringatan itu juga lah Partai Gerindra kerap disebut sebagai dalang di balik isu yang diembuskan ke publik. Bahkan survei yang dirilis SMRC menempatkan Gerindra sebagai satu dari tiga partai yang yang setuju bahwa ada kebangkitan PKI.
Namun, Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid tegas menolak anggapan tersebut. Dia pun mempertanyakan apa dasar menyebut Gerindra adalah pihak yang kerap berada di belakangnya isu tersebut
"Dasarnya apa? Dari BAIS? Atau dari apa? Saya ingin mengatakan bahwa kebenaran itu tidak bisa dasarnya hanya pada survei. Survei itu opini," ujar Sodik, dalam Opsi, Senin 2 Oktober 2017.
Sodik mencontohkan, ada yang menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah komunis. Harus diingat bahwa jika anggapan tersebut hanya sebuah opini maka sudah pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Komunis atau tidaknya seseorang maupun kelompok, kata Sodik, harus diputuskan oleh pengadilan. Sama halnya dengan menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak karena suatu kejahatan.
"Ketika orang mengatakan Jokowi komunis (silakan) angkat ke pengadilan. Di pengadilan lah dia bisa dikatakan komunis atau bukan. Bukan hanya dari survei," kata Sodik.
Sodik mengatakan bahwa tudingan itu sama sekali tak berdasar. Sebab jika melihat rekam jejak ketua umum, program bahkan visi partai, sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan isu PKI. Dia menyebut Gerindra punya buku Paradoks Indonesia sebagai bahan rujukan untuk membangun Indonesia.
"Kami fokusnya ke sana. Silakan orang mengambil keuntungan dari itu tetapi kami jelas tidak merekayasa, tidak mempolitisasi isu itu," jelas Sodik.
medcom.id, Jakarta: Seperti sebuah keniscayaan, setiap tahun tepat menjelang peringatan Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S/PKI, isu yang berembus di masyarakat selalu berhubungan dengan komunisme dan peristiwa yang melatarbelakanginya.
Setiap peringatan itu juga lah Partai Gerindra kerap disebut sebagai dalang di balik isu yang diembuskan ke publik. Bahkan survei yang dirilis SMRC menempatkan Gerindra sebagai satu dari tiga partai yang yang setuju bahwa ada kebangkitan PKI.
Namun, Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid tegas menolak anggapan tersebut. Dia pun mempertanyakan apa dasar menyebut Gerindra adalah pihak yang kerap berada di belakangnya isu tersebut
"Dasarnya apa? Dari BAIS? Atau dari apa? Saya ingin mengatakan bahwa kebenaran itu tidak bisa dasarnya hanya pada survei. Survei itu opini," ujar Sodik, dalam
Opsi, Senin 2 Oktober 2017.
Sodik mencontohkan, ada yang menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah komunis. Harus diingat bahwa jika anggapan tersebut hanya sebuah opini maka sudah pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Komunis atau tidaknya seseorang maupun kelompok, kata Sodik, harus diputuskan oleh pengadilan. Sama halnya dengan menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak karena suatu kejahatan.
"Ketika orang mengatakan Jokowi komunis (silakan) angkat ke pengadilan. Di pengadilan lah dia bisa dikatakan komunis atau bukan. Bukan hanya dari survei," kata Sodik.
Sodik mengatakan bahwa tudingan itu sama sekali tak berdasar. Sebab jika melihat rekam jejak ketua umum, program bahkan visi partai, sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan isu PKI. Dia menyebut Gerindra punya buku Paradoks Indonesia sebagai bahan rujukan untuk membangun Indonesia.
"Kami fokusnya ke sana. Silakan orang mengambil keuntungan dari itu tetapi kami jelas tidak merekayasa, tidak mempolitisasi isu itu," jelas Sodik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
