medcom.id, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendapatkan posisi-posisi di pemerintahan, apabila bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Akan tetapi, PPP harus mengkaji secara mendalam keputusan tersebut.
"Kalau kami ada di KIH (Koalisi Indonesia Hebat) mungkin saja. KIH berubah haluan berubah pemikiran memberikan posisi bagi kami, posisi di pemerintahan kan banyak, posisi di pemerintahan besar," kata Sekretaris Jendral PPP versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di sela-sela Mukernas PPP I, di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014).
Meski begitu, pada dasarnya PPP merasa posisinya di KMP sangat merugikan. PPP ingin sekali posisinya seperti Partai Demokrat yang berada di tengah-tengah, namun dapat posisi strategis di DPR, MPR dan Alat Kelengkapan. Posisi penyeimbang ini juga salah satu diincar partai yang didominasi warna hijau tersebut.
Dimyati menilai wajar apabila KIH tidak memberikan posisi penting dan strategis di pemerintahan, pasalnya PPP saat itu berada di kubu oposisi KIH, yaitu Koalisi Merah Putih. Menurut Dimyati, apabila PPP bergabung dengan KIH, posisi strategis akan didapatkan, karena yang masih kosong banyak.
"Ada duta besar, ada komisaris-komisaris, ada juga posisi-posisi BUMN, ada posisi juga di posisi-posisi Pemerintah, bisa saja pemerintah memeberikan," imbuh Dimyati.
PPP menyadari bahwa perpecahan partai tersebut juga dinilai terdapat intervensi dari pemerintah."Tapi kami harus mengkaji ulang, karena pemerintah kemarin pun mengintervensi PPP, sehingga PPP ini pecah begitu," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendapatkan posisi-posisi di pemerintahan, apabila bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Akan tetapi, PPP harus mengkaji secara mendalam keputusan tersebut.
"Kalau kami ada di KIH (Koalisi Indonesia Hebat) mungkin saja. KIH berubah haluan berubah pemikiran memberikan posisi bagi kami, posisi di pemerintahan kan banyak, posisi di pemerintahan besar," kata Sekretaris Jendral PPP versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di sela-sela Mukernas PPP I, di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014).
Meski begitu, pada dasarnya PPP merasa posisinya di KMP sangat merugikan. PPP ingin sekali posisinya seperti Partai Demokrat yang berada di tengah-tengah, namun dapat posisi strategis di DPR, MPR dan Alat Kelengkapan. Posisi penyeimbang ini juga salah satu diincar partai yang didominasi warna hijau tersebut.
Dimyati menilai wajar apabila KIH tidak memberikan posisi penting dan strategis di pemerintahan, pasalnya PPP saat itu berada di kubu oposisi KIH, yaitu Koalisi Merah Putih. Menurut Dimyati, apabila PPP bergabung dengan KIH, posisi strategis akan didapatkan, karena yang masih kosong banyak.
"Ada duta besar, ada komisaris-komisaris, ada juga posisi-posisi BUMN, ada posisi juga di posisi-posisi Pemerintah, bisa saja pemerintah memeberikan," imbuh Dimyati.
PPP menyadari bahwa perpecahan partai tersebut juga dinilai terdapat intervensi dari pemerintah."Tapi kami harus mengkaji ulang, karena pemerintah kemarin pun mengintervensi PPP, sehingga PPP ini pecah begitu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
