Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kiri) dan Jaksa Agung Prasetyo (kanan) sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kiri) dan Jaksa Agung Prasetyo (kanan) sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Pengamat: Menko Polhukam jangan Campuri Urusan Partai

Githa Farahdina • 26 November 2014 19:57
medcom.id, Jakarta: Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengkritisi tindakan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno. Ia menilai Tedjo tak seharusnya ikut campur dalam masalah Munas Golkar.
 
Menurut dia, saat ini, semua urusan partai politik bukanlah urusan pemerintah. Intervensi, kata Siti, sama dengan menarik jarum jam ke belakang.
 
"Golkar partai absah nomor dua. Pemerintah jangan intervensi. Jangan, kasihan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Seharusnya, tambah Siti, ada cara komunikasi yang lebih elegan. Toh, karakter Indonesia yang melekat seharusnya membuat semua pihak mengeluarkan komentar menyejukkan, bukan membuat gaduh.
 
"Jangan melakukan itu, karena partai itu sensitif. Ada sepuluh partai, memang seharusnya ada kesejukan. Pak Jokowi kan cool, jadi harus diikuti oleh menteri lain," terang perempuan yang akrab disapa Mbak Wiwieq ini.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan