medcom.id, Jakarta: Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi dan cendurung menurun. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan penurunan indeks demokrasi terjadi karena masih ditemukan banyak penyelewengan dan demonstrasi anarkistis penuh kekerasan dalam pemilu tahun 2009.
Indeks Demokrasi merupakan alat pengukur perkembangan demokrasi suatu bangsa. Pada 2013, Indeks Demokrasi Indonesia berada di angka 63,68 poin. Angka ini menurun 3,62 poin dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 67,30 poin.
"Angka 63,68 menunjukkan kita baru maju sedikit dari transisi demokrasi dan belum bisa melaksanakan demokrasi sepenuhnya," tegas Suryamin dalam jumpa pers di kantor BPS, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014).
Suryamin menilai, pola Indeks Demokrasi Indonesia yang menurun menunjukkan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat dan pelaku politik dalam demokrasi.
"Masalah cukup kronis yang masih terjadi dalam demokrasi Indonesia 2009 hingga 2013 adalah adanya ancaman dan kekerasan dalam masyarakat, demonstrasi dan mogok yang bersifat anarkistis, dan kualitas dari pemilih yang rendah," ujar Suryamin.
Menurut BPS, provinsi yang mengalami penurunan Indeks Demokrasi Indonesia cukup drastis adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Riau. Sedangkan tujuh provinsi yang mengalami kenaikan angka Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Yogjakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Bali, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur.
Hasil Indeks Demokrasi Indonesia didapatkan dari pengumpulan data yang bersumber dari review surat kabar di 33 provinsi Indonesia, review dokumen peraturan daerah, peraturan gubernur, focus grup discussion dan wawancara mendalam kepada pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, dan LSM.
Survei dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan United Nation Development Program (UNDP). Survei dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Desember 2013.
medcom.id, Jakarta: Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi dan cendurung menurun. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan penurunan indeks demokrasi terjadi karena masih ditemukan banyak penyelewengan dan demonstrasi anarkistis penuh kekerasan dalam pemilu tahun 2009.
Indeks Demokrasi merupakan alat pengukur perkembangan demokrasi suatu bangsa. Pada 2013, Indeks Demokrasi Indonesia berada di angka 63,68 poin. Angka ini menurun 3,62 poin dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 67,30 poin.
"Angka 63,68 menunjukkan kita baru maju sedikit dari transisi demokrasi dan belum bisa melaksanakan demokrasi sepenuhnya," tegas Suryamin dalam jumpa pers di kantor BPS, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014).
Suryamin menilai, pola Indeks Demokrasi Indonesia yang menurun menunjukkan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat dan pelaku politik dalam demokrasi.
"Masalah cukup kronis yang masih terjadi dalam demokrasi Indonesia 2009 hingga 2013 adalah adanya ancaman dan kekerasan dalam masyarakat, demonstrasi dan mogok yang bersifat anarkistis, dan kualitas dari pemilih yang rendah," ujar Suryamin.
Menurut BPS, provinsi yang mengalami penurunan Indeks Demokrasi Indonesia cukup drastis adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Riau. Sedangkan tujuh provinsi yang mengalami kenaikan angka Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Yogjakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Bali, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur.
Hasil Indeks Demokrasi Indonesia didapatkan dari pengumpulan data yang bersumber dari review surat kabar di 33 provinsi Indonesia, review dokumen peraturan daerah, peraturan gubernur, focus grup discussion dan wawancara mendalam kepada pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, dan LSM.
Survei dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan United Nation Development Program (UNDP). Survei dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Desember 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
