Jakarta: Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, didorong memberikan porsi untuk oposisi. Terlebih, muncul isu menambah kementerian untuk merangkul banyak partai politik (parpol) pendukung pemerintahan ke depan.
"Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi," kata pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) Haidar Alwi melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Mei 2024.
Dia mengatakan oposisi yang baik memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan ke depan. Sehingga, pemerintahan terkontrol dan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Waktu tersisa selama kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan perlu dingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat," ujar Haidar.
Haidar khawatir politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi terbuka lebar. Harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan (PDIP).
"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi dan ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita," ujar Haidar.
Haidar berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang kebablasan. Oposisi juga diharapkan dilihat tidak sebagai ancaman tapi menjadi vitamin yang akan memperkuat pemerintahan.
"Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi) tapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan. Sehingga keduanya harus tetap dijaga," kata Haidar.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Jakarta: Presiden terpilih periode 2024-2029,
Prabowo Subianto, didorong memberikan porsi untuk oposisi. Terlebih, muncul isu menambah kementerian untuk merangkul banyak partai politik (parpol) pendukung pemerintahan ke depan.
"Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi," kata pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) Haidar Alwi melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Mei 2024.
Dia mengatakan
oposisi yang baik memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan ke depan. Sehingga, pemerintahan terkontrol dan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Waktu tersisa selama kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan perlu dingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat," ujar Haidar.
Haidar khawatir politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi terbuka lebar. Harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan (PDIP).
"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi dan ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita," ujar Haidar.
Haidar berharap agar
Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang kebablasan. Oposisi juga diharapkan dilihat tidak sebagai ancaman tapi menjadi vitamin yang akan memperkuat pemerintahan.
"Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi) tapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan. Sehingga keduanya harus tetap dijaga," kata Haidar.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
