Jokowi Perintahkan Prabowo Gunakan Anggaran Secara Optimal
Desi Angriani • 31 Oktober 2019 17:10
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengoptimalkan penggunaan anggaran di sektor pertahanan. Jokowi ingin batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) dapat dipenuhi meski impor produk pertahanan atau alutsista dikurangi.
"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya untuk memenuhi minimum esensial force yang sudah kita targetkan," kata Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 31 Oktober 2019.
Ia menjelaskan Kementerian Pertahanan dapat memprioritaskan belanja dengan membangun produk industri strategis domestik. Misalnya, melakukan kerja sama dengan perusahaan BUMN dan swasta yang bergerak di bidang pembuatan produk militer.
"Kerja sama dengan BUMN dan swasta. Bahkan kita ingin agar produk-produk militer kita yang ada itu bisa kita ekspor," terangnya.
Adapun Prabowo memimpin kementerian dengan anggaran terbesar pada 2020. Kementerian Pertahanan mendapat alokasi sebesar Rp131,2 triliun dalam APBN. Jumlah tersebut naik Rp21,6 triliun dibandingkan anggaran 2019.
Kenaikan signifikan tersebut seiring kebutuhan anggaran keamanan dan pertahanan. Terutama, karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 240 daerah bakal dilaksanakan tahun depan.
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengoptimalkan penggunaan anggaran di sektor pertahanan. Jokowi ingin batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) dapat dipenuhi meski impor produk pertahanan atau alutsista dikurangi.
"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya untuk memenuhi minimum esensial force yang sudah kita targetkan," kata Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 31 Oktober 2019.
Ia menjelaskan Kementerian Pertahanan dapat memprioritaskan belanja dengan membangun produk industri strategis domestik. Misalnya, melakukan kerja sama dengan perusahaan BUMN dan swasta yang bergerak di bidang pembuatan produk militer.
"Kerja sama dengan BUMN dan swasta. Bahkan kita ingin agar produk-produk militer kita yang ada itu bisa kita ekspor," terangnya.
Adapun Prabowo memimpin kementerian dengan anggaran terbesar pada 2020. Kementerian Pertahanan mendapat alokasi sebesar Rp131,2 triliun dalam APBN. Jumlah tersebut naik Rp21,6 triliun dibandingkan anggaran 2019.
Kenaikan signifikan tersebut seiring kebutuhan anggaran keamanan dan pertahanan. Terutama, karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 240 daerah bakal dilaksanakan tahun depan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
