Seoul: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis kabar yang menyatakan dirinya ikut campur dalam pemilihan menteri Presiden Joko Widodo. Tudingan ini muncul ketika Mega minta jatah kursi menteri di kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu.
"Menurut saya (pernyataan saya di Kongres itu) adalah biasa saja. Kenapa ya mesti sembunyi-sembunyi. Minta saja. Urusan dikasih atau tidak, kehendak presiden," ujar Megawati melalui keterangan pers, di sela-sela menghadiri acara DMZ International Forum on the Peace Economy, di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 28 Agustus 2019.
Ia menekankan partai berlambang banteng itu dipastikan tidak mengintervensi Presiden Jokowi dalam membentuk kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Mengingat penentuan kabinet, hak prerogatif Jokowi.
"Artinya penentuan akhir (penyusun kabinet) tetaplah Presiden Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Mega, kabinet pemerintahan bukan menjadi hal yang krusial untuk diperdebatkan saat ini. Jokowi diyakini telah memiliki prosedur dalam merumuskan Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
"Sudah ada tata pemerintahan yang efektif bersama prosedur-prosedurnya. Baru setelah pelantikan (presiden-wakil presiden) selanjutnya dilakukan pembentukan kabinet," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pembukaan Kongres V PDI-Perjuangan, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri terang-terangan meminta jatah menteri pada Jokowi. Megawati ingin PDI-Perjuangan dapat jatah terbanyak.
Bagi Megawati, tidak cukup menang di legislatif. Dia berseloroh Jokowi tidak membatasi jumlah menteri dari PDI-Perjuangan, misalnya hanya empat menteri.
'Saya cuma dikasih empat, ya emoh! Tidak mau, orang yang enggak dapat saja minta,' kata Megawati disambut tawa hadirin
Seoul: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis kabar yang menyatakan dirinya ikut campur dalam pemilihan menteri Presiden Joko Widodo. Tudingan ini muncul ketika Mega minta jatah kursi menteri di kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu.
"Menurut saya (pernyataan saya di Kongres itu) adalah biasa saja. Kenapa ya mesti sembunyi-sembunyi. Minta saja. Urusan dikasih atau tidak, kehendak presiden," ujar Megawati melalui keterangan pers, di sela-sela menghadiri acara DMZ International Forum on the Peace Economy, di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 28 Agustus 2019.
Ia menekankan partai berlambang banteng itu dipastikan tidak mengintervensi Presiden Jokowi dalam membentuk kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Mengingat penentuan kabinet, hak prerogatif Jokowi.
"Artinya penentuan akhir (penyusun kabinet) tetaplah Presiden Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Mega, kabinet pemerintahan bukan menjadi hal yang krusial untuk diperdebatkan saat ini. Jokowi diyakini telah memiliki prosedur dalam merumuskan Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
"Sudah ada tata pemerintahan yang efektif bersama prosedur-prosedurnya. Baru setelah pelantikan (presiden-wakil presiden) selanjutnya dilakukan pembentukan kabinet," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pembukaan Kongres V PDI-Perjuangan, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri terang-terangan meminta jatah menteri pada Jokowi. Megawati ingin PDI-Perjuangan dapat jatah terbanyak.
Bagi Megawati, tidak cukup menang di legislatif. Dia berseloroh Jokowi tidak membatasi jumlah menteri dari PDI-Perjuangan, misalnya hanya empat menteri.
'Saya cuma dikasih empat, ya emoh! Tidak mau, orang yang enggak dapat saja minta,' kata Megawati disambut tawa hadirin
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
