Jakarta: Mantan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno sudah paten untuk menjadi 'alarm' pemerintah. Dia pun menepis adanya sistem politik membagi-bagikan kursi jabatan pemerintahan.
"Kalau zaman now kita konsisten istikamah berani untuk tidak menyatu kekuasaan, tidak menyatu jabatan," kata Sandi dalam diskusi di Resto Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Juli 2019.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memastikan tetap menjadi oposisi dalam mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sikap tersebut diklaim Sandi sebagai cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
"Kalau semua menyadari perannya bahwa yang terpilih diberikan untuk memerintah, yang tidak terpilih mestinya konstisten. Konsiten untuk pada sebagai mengoreksi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari pada pemerintah," tutur dia.
Opsisi juga menjadi cara Sandi beserta kubunya untuk dapat mengawal jalannya pemerintah dalam lima tahun k edepan. Ia khawatir jika tidak ada opisisi, pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan keluar dari jalur yang telah ditetapkan.
Baca: Jokowi dan Parpol Bahas Arah Koalisi di Sentul
"Pemerintah akan ugal-ugalan tidak ada yang ingatin, ibaratnya itu harus ada mitra yang di luar yang enggak peduli pada jabatanya," tutur dia.
Sandi pun berharap kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak melupakan janji-janji politik semasa kampanye. "Pilpres (pemilihan presiden) tidak boleh kaya pil keluarga berencana (KB): kalau lupa, jadi. Kalau pilpres: kalau jadi, jadi lupa (janji politik). Jangan sampai kayak gitu, kita harus ada mekanismenya untuk mengingatkan," jelas dia.
Jakarta: Mantan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno sudah paten untuk menjadi 'alarm' pemerintah. Dia pun menepis adanya sistem politik membagi-bagikan kursi jabatan pemerintahan.
"Kalau zaman
now kita konsisten istikamah berani untuk tidak menyatu kekuasaan, tidak menyatu jabatan," kata Sandi dalam diskusi di Resto Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Juli 2019.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memastikan tetap menjadi oposisi dalam mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sikap tersebut diklaim Sandi sebagai cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
"Kalau semua menyadari perannya bahwa yang terpilih diberikan untuk memerintah, yang tidak terpilih mestinya konstisten. Konsiten untuk pada sebagai mengoreksi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari pada pemerintah," tutur dia.
Opsisi juga menjadi cara Sandi beserta kubunya untuk dapat mengawal jalannya pemerintah dalam lima tahun k edepan. Ia khawatir jika tidak ada opisisi, pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan keluar dari jalur yang telah ditetapkan.
Baca: Jokowi dan Parpol Bahas Arah Koalisi di Sentul
"Pemerintah akan ugal-ugalan tidak ada yang
ingatin, ibaratnya itu harus ada mitra yang di luar yang enggak peduli pada jabatanya," tutur dia.
Sandi pun berharap kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak melupakan janji-janji politik semasa kampanye. "Pilpres (pemilihan presiden) tidak boleh kaya pil keluarga berencana (KB): kalau lupa, jadi. Kalau pilpres: kalau jadi, jadi lupa (janji politik). Jangan sampai kayak gitu, kita harus ada mekanismenya untuk mengingatkan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
