Gerindra Belum Kaji Penaikan Ambang Batas Parlemen

Jakarta: Partai Gerindra belum bersikap terkait wacana penaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dari empat persen menjadi lima persen. Wacana ini pertama kali dikemukakan PDIP Perjuangan dalam Rakernas pekan lalu. "Kami belum dalam tahap (mendiskusikan itu) begini kalau di PDIP kan sudah ada pembicaraan secara kepartaian, secara nasional membicarakan soal parliamentary threshold, Gerindra belum," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. PDI Perjuangan juga mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dasco mengatakan Gerindra akan membahas seluruh usulan PDI Perjuangan itu dalam waktu dekat. "Mungkin dalam waktu dekat kita akan bicarakan mengenai apakah kita setuju (ambang batas dinaikan) atau tidak. Lalu juga membahas setuju atau tidak proporsional tertutup atau terbuka begitu," pungkas dia. PDI Perjuangan menyuarakan penaikan ambang batas parlemen. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu mengusulkan ambang batas menjadi 5 persen. PDI Perjuangan juga ingin mengubah besaran daerah pemilihan menjadi 3-10 kursi untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan 3-8 kursi untuk DPR. Hal ini dinilai bisa menyederhanakan sistem kepartaian.  Partai Golkar juga mendukung penaikan ambang batas parlemen. Angka yang diusulkan Partai Berlambang Beringin ini 7,5 persen, hampir dua kali lipat syarat sebelumnya.