medcom.id, Jakarta: Jelang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam Sidang Paripurna DPR hari ini, Fraksi Partai Golongan Karya memastikan ada sekitar 10 anggotanya yang balik badan mendukung pilkada langsung.
Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo, Kamis (25/9/2014), mengakui sudah melokalisir kesepuluh anggotanya tersebut, agar tidak mempengaruhi anggota-anggota Fraksi Golkar lainnya yang diwajibkan untuk mengikuti Sidang Paripurna hari ini.
Bambang mengancam siapapun kader yang balik badan atau ikut bersama-sama koalisi partai pendukung Jokowi-JK mendukung pilkada langsung, akan dipecat langsung dengan tidak hormat oleh DPP dan Fraksi Golkar.
Sebagaimana diketahui DPR melalui Sidang Paripurna akan mengesahkan RUU Pilkada sebagai UU. Jika terjadi voting terhadap kontroversi sistem pilkada langsung atau pilkada tidak langsung, maka suara setiap anggota dewan sangat menentukan.
Dengan dukungan Partai Demokrat, saat ini jumlah kursi DPR yang mendukung pilkada langsung menjadi 287 kursi. Ini terdiri dari Fraksi PDIP (94), Fraksi PKB (28), Fraksi Hanura (17) dan Fraksi PD (148). Sementara kursi pendukung pilkada lewat DPRD menjadi 273 kursi. Ini terdiri dari Fraksi Gerindra (26), Fraksi PKS (57), Fraksi PPP (38), Fraksi Golkar (106), dan Fraksi PAN (46). Jumlah kursi DPR mencapai 560.
Namun jika anggota dewan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ada yang tak hadir, maka akan semakin mengurangi jumlah suara yang setuju dengan sistem pilkada tak langsung.
medcom.id, Jakarta: Jelang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam Sidang Paripurna DPR hari ini, Fraksi Partai Golongan Karya memastikan ada sekitar 10 anggotanya yang balik badan mendukung pilkada langsung.
Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo, Kamis (25/9/2014), mengakui sudah melokalisir kesepuluh anggotanya tersebut, agar tidak mempengaruhi anggota-anggota Fraksi Golkar lainnya yang diwajibkan untuk mengikuti Sidang Paripurna hari ini.
Bambang mengancam siapapun kader yang balik badan atau ikut bersama-sama koalisi partai pendukung Jokowi-JK mendukung pilkada langsung, akan dipecat langsung dengan tidak hormat oleh DPP dan Fraksi Golkar.
Sebagaimana diketahui DPR melalui Sidang Paripurna akan mengesahkan RUU Pilkada sebagai UU. Jika terjadi voting terhadap kontroversi sistem pilkada langsung atau pilkada tidak langsung, maka suara setiap anggota dewan sangat menentukan.
Dengan dukungan Partai Demokrat, saat ini jumlah kursi DPR yang mendukung pilkada langsung menjadi 287 kursi. Ini terdiri dari Fraksi PDIP (94), Fraksi PKB (28), Fraksi Hanura (17) dan Fraksi PD (148). Sementara kursi pendukung pilkada lewat DPRD menjadi 273 kursi. Ini terdiri dari Fraksi Gerindra (26), Fraksi PKS (57), Fraksi PPP (38), Fraksi Golkar (106), dan Fraksi PAN (46). Jumlah kursi DPR mencapai 560.
Namun jika anggota dewan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ada yang tak hadir, maka akan semakin mengurangi jumlah suara yang setuju dengan sistem pilkada tak langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
