medcom.id, Jakarta: Opsi yang Partai Demokrat usulkan untuk RUU Pilkada, tidak muncul menjelang rapat paripurna DPR. Melainkan sudah sejak tahap pembahasan, tapi tidak mendapat dukungan dari fraksi yang lain.
Demikian ungkap Ketum DPP Partai Demokrat Susilo B. Yudhoyono tentang drama pengesahan RUU Pilkada. Ini dia sampaikan dalam video berjudul "Tanggapan SBY atas Hasil Voting DPR RI tentang RUU Pilkada" yang diunduh di YouTube, Jum'at (26/9/2014)
"Opsi yang diusulkan Partai Demokrat tentang pilkada langsung dengan 10 perbaikan besar, 10 persyaratan yang harus dicantumkan di UU Pilkada yang baru ditolak oleh semua fraksi," ujar SBY.
"Di tingkat Panja juga tidak tembus, artinya DPR berkeinginan hanya dua opsi, opsi pilkada langsung dan opsi pilkada oleh yang dipilih oleh DPRD. Pada saat lobi pun tidak tembus," sambungnya.
Sebelumnya SBY mengaku sangat kecewa dengan disahkannya UU Pilkada yang meniadakan pilkada langsung. Terlebih fraksi Partai Demokrat melakukan walkout dari ruang sidang paripurna DPR.
Pernyataan SBY bahwa tidak fraksi yang mendukung opsi Partai Demokrat tentu saja bersebrangan dengan sikap politik F-PDIP, F-PKB, dan F-Hanurra mengaku sudah setuju. Meski memang tidak semua 10 syarat itu mereka sepakati.
Ketua F-PDIP Puan Maharani mengatakan PDIP dengan partai lain yang setuju dengan pilkada langsung bahkan memberikan dukungan kepada Demokrat untuk menguatkan opsi yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Namun, Demokrat justru menarik diri di tengah jalan.
"Di tengah jalan mereka bermanuver dan menyatakan bahwa Demokrat netral, tidak memilih opsi DPRD ataupun pemilihan langsung," ujar Puan.
Persoalan ini, kata Puan, bukanlah mengenai menang atau kalah, melainkan konsistensi dukungan terhadap kedaulatan rakyat. Ia menambahkan, konsistensi PDIP, PKB, dan Hanura dalam mendukung pilkada langsung sudah dilihat oleh publik malam ini.
medcom.id, Jakarta: Opsi yang Partai Demokrat usulkan untuk RUU Pilkada, tidak muncul menjelang rapat paripurna DPR. Melainkan sudah sejak tahap pembahasan, tapi tidak mendapat dukungan dari fraksi yang lain.
Demikian ungkap Ketum DPP Partai Demokrat Susilo B. Yudhoyono tentang drama pengesahan RUU Pilkada. Ini dia sampaikan dalam video berjudul "Tanggapan SBY atas Hasil Voting DPR RI tentang RUU Pilkada" yang diunduh di YouTube, Jum'at (26/9/2014)
"Opsi yang diusulkan Partai Demokrat tentang pilkada langsung dengan 10 perbaikan besar, 10 persyaratan yang harus dicantumkan di UU Pilkada yang baru ditolak oleh semua fraksi," ujar SBY.
"Di tingkat Panja juga tidak tembus, artinya DPR berkeinginan hanya dua opsi, opsi pilkada langsung dan opsi pilkada oleh yang dipilih oleh DPRD. Pada saat lobi pun tidak tembus," sambungnya.
Sebelumnya SBY mengaku sangat kecewa dengan disahkannya UU Pilkada yang meniadakan pilkada langsung. Terlebih fraksi Partai Demokrat melakukan walkout dari ruang sidang paripurna DPR.
Pernyataan SBY bahwa tidak fraksi yang mendukung opsi Partai Demokrat tentu saja bersebrangan dengan sikap politik F-PDIP, F-PKB, dan F-Hanurra mengaku sudah setuju. Meski memang tidak semua 10 syarat itu mereka sepakati.
Ketua F-PDIP Puan Maharani mengatakan PDIP dengan partai lain yang setuju dengan pilkada langsung bahkan memberikan dukungan kepada Demokrat untuk menguatkan opsi yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Namun, Demokrat justru menarik diri di tengah jalan.
"Di tengah jalan mereka bermanuver dan menyatakan bahwa Demokrat netral, tidak memilih opsi DPRD ataupun pemilihan langsung," ujar Puan.
Persoalan ini, kata Puan, bukanlah mengenai menang atau kalah, melainkan konsistensi dukungan terhadap kedaulatan rakyat. Ia menambahkan, konsistensi PDIP, PKB, dan Hanura dalam mendukung pilkada langsung sudah dilihat oleh publik malam ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
