medcom.id, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sudah berjanji melakukan mediasi terhadap dua kubu internal partai yang tengah bergolak satu sama lain. Pergolakan panas antara Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono terkait pelaksanaan Munas apakah 30 November 2015 atau 15 Januari 2015.
Akbar sempat dinilai plin-plan soal dua waktu munas yang berbeda. Awalnya, dia mengirimkan surat kepada DPP agar munas dilakukan pada Januari. Selang beberapa waktu, pasca rapat pleno yang menjadi puncak ricuh, Selasa, (25/11/2014), Akbar dinilai mengamini rencana munas yang diprakarsai DPP, yakni 30 November-3 Desember 2014 di Bali.
Dia mengatakan, Rapimnas merupakan produk hukum tertinggi di atas rapat pleno yang juga menjadi landasan hukum kubu Agung Laksono, selain rekomendasi.
Kemudian, setelah mengadakan rapat dengan sejumlah anggota wantim, Kamis, (27/11/2014) malam di kediaman pribadinya, tercetus kesimpulan, bahwa Akbar kembali menyarankan munas Bali agar ditunda, dan secara bersamaan dia mempersilakan juga, kalau munas tersebut, tetap akan digelar. Tepatnya di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.
Menyikapi ketidakpastian yang disampaikan wantim tersebut, Sekjen Partai Golkar Idrus menyadari tugas wantim, memang demikian. Mengimbau dan menegur, langkah-langkah yang dinilai potensial merusak soliditas partai. Akan tetapi, Idrus tetap bertahan dengan munas bali. Menurutnya, keputusan itu diambil, sepengetahuan Akbar di Rapimnas.
"Pada saat Rapimnas mengambil keputusan pelaksanaan munas tanggal 30 November, sebagian besar Wantim hadir pada saat keputusan itu diambil pada sidang paripurna dan bang Akbar di situ tidak ada komentar," kata Idrus, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (28/11/2014).
Dengan demikian, Idrus menegaskan munas yang diklaimnya sudah mendapatkan konfirmasi dari 80 persen peserta tersebut, tetap harus berjalan. Bahkan, Aburizal Bakrie dan sejumlah fungsionaris DPP serta DPP juga telah terbang ke Pulau Dewata, mulai Jumat ini.
"Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda, apalagi itu keputusan rapimnas yang harus dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar," tegas Idrus.
medcom.id, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sudah berjanji melakukan mediasi terhadap dua kubu internal partai yang tengah bergolak satu sama lain. Pergolakan panas antara Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono terkait pelaksanaan Munas apakah 30 November 2015 atau 15 Januari 2015.
Akbar sempat dinilai plin-plan soal dua waktu munas yang berbeda. Awalnya, dia mengirimkan surat kepada DPP agar munas dilakukan pada Januari. Selang beberapa waktu, pasca rapat pleno yang menjadi puncak ricuh, Selasa, (25/11/2014), Akbar dinilai mengamini rencana munas yang diprakarsai DPP, yakni 30 November-3 Desember 2014 di Bali.
Dia mengatakan, Rapimnas merupakan produk hukum tertinggi di atas rapat pleno yang juga menjadi landasan hukum kubu Agung Laksono, selain rekomendasi.
Kemudian, setelah mengadakan rapat dengan sejumlah anggota wantim, Kamis, (27/11/2014) malam di kediaman pribadinya, tercetus kesimpulan, bahwa Akbar kembali menyarankan munas Bali agar ditunda, dan secara bersamaan dia mempersilakan juga, kalau munas tersebut, tetap akan digelar. Tepatnya di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.
Menyikapi ketidakpastian yang disampaikan wantim tersebut, Sekjen Partai Golkar Idrus menyadari tugas wantim, memang demikian. Mengimbau dan menegur, langkah-langkah yang dinilai potensial merusak soliditas partai. Akan tetapi, Idrus tetap bertahan dengan munas bali. Menurutnya, keputusan itu diambil, sepengetahuan Akbar di Rapimnas.
"Pada saat Rapimnas mengambil keputusan pelaksanaan munas tanggal 30 November, sebagian besar Wantim hadir pada saat keputusan itu diambil pada sidang paripurna dan bang Akbar di situ tidak ada komentar," kata Idrus, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (28/11/2014).
Dengan demikian, Idrus menegaskan munas yang diklaimnya sudah mendapatkan konfirmasi dari 80 persen peserta tersebut, tetap harus berjalan. Bahkan, Aburizal Bakrie dan sejumlah fungsionaris DPP serta DPP juga telah terbang ke Pulau Dewata, mulai Jumat ini.
"Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda, apalagi itu keputusan rapimnas yang harus dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar," tegas Idrus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
