medcom.id, Jakarta: Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Hasilnya diketahui bahwa masyarakat menginginkan adanya haluan negara.
"Terdapat arus besar aspirasi masyarat yang menghendaki agar kita memiliki haluan negara sebagai kerangka hukum dan politik, untuk pemandu sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat pidato sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Dalam pidatonya, Zulkifli mengatakan MPR diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mengawal ideologi Pancasila, konstitusi, dan kedaulatan Rakyat. Sebagai pengawal idelogi Pancasila, MPR menjalankan amanat dengan mengerahkan seluruh anggota MPR untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat.
"Badan sosialisasi MPR telah melaksanakan berbagai program untuk membumikan dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok Tanah Air, menyentuh seluruh segmentasi masyarakat yang sangat beragam dan luas wilayahnya," jelas Zulkifli.
MPR juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait sistem perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD adalah instrumen pelaksana sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Landasan ideal tentang ekonomi Pancasila harus diperkuat dengan politik ekonomi Pancasila yang kuat. MPR memandang penting pelaksanaan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi oleh berbagai elemen bangsa sebagai mana termaktub dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998," pungkas Zulkifli.
Sidang tahunan MPR dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 B. J. Habibie dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
medcom.id, Jakarta: Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR menyerap aspirasi masyarakat
dari berbagai latar belakang. Hasilnya diketahui bahwa masyarakat menginginkan adanya haluan negara.
"Terdapat arus besar aspirasi masyarat yang menghendaki agar kita memiliki haluan negara sebagai kerangka hukum dan politik, untuk pemandu sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat pidato sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Dalam pidatonya, Zulkifli mengatakan MPR diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mengawal ideologi Pancasila, konstitusi, dan kedaulatan Rakyat. Sebagai pengawal idelogi Pancasila, MPR menjalankan amanat dengan mengerahkan seluruh anggota MPR untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat.
"Badan sosialisasi MPR telah melaksanakan berbagai program untuk membumikan dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok Tanah Air, menyentuh seluruh segmentasi masyarakat yang sangat beragam dan luas wilayahnya," jelas Zulkifli.
MPR juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait sistem perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD adalah instrumen pelaksana sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Landasan ideal tentang ekonomi Pancasila harus diperkuat dengan politik ekonomi Pancasila yang kuat. MPR memandang penting pelaksanaan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi oleh berbagai elemen bangsa sebagai mana termaktub dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998," pungkas Zulkifli.
Sidang tahunan MPR dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 B. J. Habibie dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
