medcom.id, Jakarta: Polemik tentang posisi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan kedinasan terus bergulir. Hal ini dikarenakan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Korps Profesi ASN atau Korpri hingga saat ini belum ada titik temu.
Sehingga belum jelas, apakah posisi Korpri di dalam atau luar kedinasan. Ketua Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan bahaya yang akan muncul jika korps berada di luar kedinasan.
"Organisasi ini justru jadi pemenangan kekuatan politik tertentu. Apalagi partai politik tahu jika PNS yang memegang atau mengelola anggaran keuangan di daerah. Jadi bukan kepala daerah, melainkan para PNS di SKPD," kata Zudan dikutip di laman resmi Korpri, Kamis 13 Juli 2017.
Posisi di luar kedinasan, yakni dianulirnya status pegawai negeri dari semua aparatur sipil negara (ASN). Lembaga pemerintah ini memiliki pengalaman berada di luar kedinasan saat masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru.
Kepentingan politik ikut masuk ke tubuh Korpri, menyebabkan tarik menarik kepentingan. Zudan memastikan hingga kini pihaknya masih memegang teguh amanah presiden untuk tegak lurus loyal kepada pemerintah.
"Sampai saat ini kami masih memegang amanah dari presiden dan wakil presiden. Beliau memerintahkan Korpri untuk berada di dalam kedinasan," katanya.
Meski demikian, jika nanti keputusannya menyatakan Korpri berada di luar kedinasan, Zudan mengaku siap. Dia akan memberikan arahan ke seluruh anggota untuk memnyiapkan diri dengan risiko politik, ekonomi, dan lainnya.
"Namun, agar tidak membebani Kementerian PAN-RB, andaikata mendorong ke luar kedinasan, Korpri siap. Yang penting negara siap atau tidak," tegasnya.
Pembahasan RPP Korps Profesi ASN sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejauh ini menginginkan Korpri di luar kedinasan.
medcom.id, Jakarta: Polemik tentang posisi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan kedinasan terus bergulir. Hal ini dikarenakan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Korps Profesi ASN atau Korpri hingga saat ini belum ada titik temu.
Sehingga belum jelas, apakah posisi Korpri di dalam atau luar kedinasan. Ketua Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan bahaya yang akan muncul jika korps berada di luar kedinasan.
"Organisasi ini justru jadi pemenangan kekuatan politik tertentu. Apalagi partai politik tahu jika PNS yang memegang atau mengelola anggaran keuangan di daerah. Jadi bukan kepala daerah, melainkan para PNS di SKPD," kata Zudan dikutip di laman resmi Korpri, Kamis 13 Juli 2017.
Posisi di luar kedinasan, yakni dianulirnya status pegawai negeri dari semua aparatur sipil negara (ASN). Lembaga pemerintah ini memiliki pengalaman berada di luar kedinasan saat masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru.
Kepentingan politik ikut masuk ke tubuh Korpri, menyebabkan tarik menarik kepentingan. Zudan memastikan hingga kini pihaknya masih memegang teguh amanah presiden untuk tegak lurus loyal kepada pemerintah.
"Sampai saat ini kami masih memegang amanah dari presiden dan wakil presiden. Beliau memerintahkan Korpri untuk berada di dalam kedinasan," katanya.
Meski demikian, jika nanti keputusannya menyatakan Korpri berada di luar kedinasan, Zudan mengaku siap. Dia akan memberikan arahan ke seluruh anggota untuk memnyiapkan diri dengan risiko politik, ekonomi, dan lainnya.
"Namun, agar tidak membebani Kementerian PAN-RB, andaikata mendorong ke luar kedinasan, Korpri siap. Yang penting negara siap atau tidak," tegasnya.
Pembahasan RPP Korps Profesi ASN sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejauh ini menginginkan Korpri di luar kedinasan
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
