medcom.id, Jakarta: Pengamat Intelijen Ridlwan Habib mengatakan isu pembelian senjata yang berujung polemik sebenarnya sudah selesai di tingkatan institusi formal. Menjadi ramai karena ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu.
Ridlwan merunut, pada Sabtu 23 September 2017 Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelontorkan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer di hadapan para purnawirawan. Malam harinya Dia mencatat ada sebuah operasi di media sosial yang meluncurkan tanda pagar #PanglimatantangBIN dengan merujuk sebuah situs berita yang membuat suasana media sosial menjadi gaduh.
Hingga pada Minggu 24 September 2017 kegaduhan memuncak, terjadi silang pendapat antara warganet di media sosial. Untuk meredam isu yang sudah memanas, sore harinya Menko Polhukam Wiranto turun tangan menyampaikan bahwa yang terjadi sebenarnya hanya miskomunikasi saja.
"Setelah Menko Wiranto menyatakan itu, ditegaskan lagi pada malam harinya Panglima (Jenderal Gatot) mengatakan tidak akan menanggapinya. Jadi secara institusional kasus ini sudah selesai sebenarnya," kata Ridlwan, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu 27 September 2017.
Ridlwan mengatakan kegaduhan soal polemik pembelian senjata itu hanya terjadi di media sosial. Untuk membuktikannya, tanda pagar yang diluncurkan di media sosial bisa dilacak dan dimonitor siapa saja yang bermain di dalamnya.
Tak cuma tanda pagar, Ridlwan juga menemukan website yang menggerakkan isu tersebut di-hosting dari luar negeri. Kemudian kontennya disebarkan oleh akun-akun yang tidak dapat diverifikasi.
Dengan kondisi seperti itu, Ridlwan menyimpulkan bahwa tren di Indonesia ketika menggoreng isu akan dilakukan terlebih dulu di media sosial. Ketika di media sosial sudah memanas selanjutnya akan disebar ke grup perpesanan Whatsapp sebelum menyebar ke media konvensional.
"Saya melihatnya begitu (ada politik adu domba). Ada tiga institusi yang sampai hari ini semacam dibentur-benturkan. Atau justru ada orang yang ingin menimbulkan friksi antarinstitusi dan masyarakat sehingga orang jadi saling curiga," kata Ridlwan.
Ridlwan mengatakan menyebarkan isu dengan membenturkan antarinstitusi dianggap sebagai cara yang strategis untuk melakukan politik adu domba. Selain mendekati peringatan 30 September, momentum ini juga dimanfaatkan menjelang ulang tahun TNI pada 5 Oktober.
"Terus dibentur-bentukan seolah TNI dianaktirikan dan Polri adalah anak emas seakan-akan institusi ini diadudomba. Payahnya yang menyebarkan ini anonim. Bisa saja pihak asing. Saya tidak langsung menuduh siapa tapi bisa saja pihak asing," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Intelijen Ridlwan Habib mengatakan isu pembelian senjata yang berujung polemik sebenarnya sudah selesai di tingkatan institusi formal. Menjadi ramai karena ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu.
Ridlwan merunut, pada Sabtu 23 September 2017 Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelontorkan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer di hadapan para purnawirawan. Malam harinya Dia mencatat ada sebuah operasi di media sosial yang meluncurkan tanda pagar #PanglimatantangBIN dengan merujuk sebuah situs berita yang membuat suasana media sosial menjadi gaduh.
Hingga pada Minggu 24 September 2017 kegaduhan memuncak, terjadi silang pendapat antara warganet di media sosial. Untuk meredam isu yang sudah memanas, sore harinya Menko Polhukam Wiranto turun tangan menyampaikan bahwa yang terjadi sebenarnya hanya miskomunikasi saja.
"Setelah Menko Wiranto menyatakan itu, ditegaskan lagi pada malam harinya Panglima (Jenderal Gatot) mengatakan tidak akan menanggapinya. Jadi secara institusional kasus ini sudah selesai sebenarnya," kata Ridlwan, dalam
Metro Pagi Primetime, Rabu 27 September 2017.
Ridlwan mengatakan kegaduhan soal polemik pembelian senjata itu hanya terjadi di media sosial. Untuk membuktikannya, tanda pagar yang diluncurkan di media sosial bisa dilacak dan dimonitor siapa saja yang bermain di dalamnya.
Tak cuma tanda pagar, Ridlwan juga menemukan website yang menggerakkan isu tersebut di
-hosting dari luar negeri. Kemudian kontennya disebarkan oleh akun-akun yang tidak dapat diverifikasi.
Dengan kondisi seperti itu, Ridlwan menyimpulkan bahwa tren di Indonesia ketika menggoreng isu akan dilakukan terlebih dulu di media sosial. Ketika di media sosial sudah memanas selanjutnya akan disebar ke grup perpesanan Whatsapp sebelum menyebar ke media konvensional.
"Saya melihatnya begitu (ada politik adu domba). Ada tiga institusi yang sampai hari ini semacam dibentur-benturkan. Atau justru ada orang yang ingin menimbulkan friksi antarinstitusi dan masyarakat sehingga orang jadi saling curiga," kata Ridlwan.
Ridlwan mengatakan menyebarkan isu dengan membenturkan antarinstitusi dianggap sebagai cara yang strategis untuk melakukan politik adu domba. Selain mendekati peringatan 30 September, momentum ini juga dimanfaatkan menjelang ulang tahun TNI pada 5 Oktober.
"Terus dibentur-bentukan seolah TNI dianaktirikan dan Polri adalah anak emas seakan-akan institusi ini diadudomba. Payahnya yang menyebarkan ini anonim. Bisa saja pihak asing. Saya tidak langsung menuduh siapa tapi bisa saja pihak asing," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
