medcom.id, Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di daerah-daerah dinilai perlu diperkuat. Selama ini BNPP hanya menjalankan fungsi koordinasi tanpa eksekusi.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Erma Suryani Ranik menilai, BNPP kurang lincah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia berpendapat hal itu disebabkan terlalu banyaknya pekerjaan Kemendagri sehingga kurang fokus.
"Posisi BNPP di bawah Kemendagri saya lihat kurang lincah. Mulai dari urusan pemerintahan sampai perbatasan dikerjakan Kemendagri," kata Erma dalam Seminar Nasional 'Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.
Semestinya, lanjut Erma, BNPP diawasi oleh kementerian yang tidak terlalu banyak tugasnya. Dengan demikian pengembangan wilayah perbatasan lebih maksimal.
Erma mengungkapkan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, pernah mengusulkan supaya BNPP dijadikan kementerian tersendiri. Namun Erma tak menyetujui usulan itu.
"Itu hanya akan menambah banyak beban keuangan," ujar Erma.
Anggota Komisi III DPR itu pun mengusulkan supaya BNPP dialihkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Kementerian tersebut dianggap lebih tepat membawahi BNPP.
"Kalau tambah ke Kemendes kita enggak perlu nambah anggaran lebih banyak, bisa alokasikan anggaran ke pembangunan wilayah perbatasan bukan untuk birokrasi," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di daerah-daerah dinilai perlu diperkuat. Selama ini BNPP hanya menjalankan fungsi koordinasi tanpa eksekusi.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Erma Suryani Ranik menilai, BNPP kurang lincah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia berpendapat hal itu disebabkan terlalu banyaknya pekerjaan Kemendagri sehingga kurang fokus.
"Posisi BNPP di bawah Kemendagri saya lihat kurang lincah. Mulai dari urusan pemerintahan sampai perbatasan dikerjakan Kemendagri," kata Erma dalam Seminar Nasional 'Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.
Semestinya, lanjut Erma, BNPP diawasi oleh kementerian yang tidak terlalu banyak tugasnya. Dengan demikian pengembangan wilayah perbatasan lebih maksimal.
Erma mengungkapkan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, pernah mengusulkan supaya BNPP dijadikan kementerian tersendiri. Namun Erma tak menyetujui usulan itu.
"Itu hanya akan menambah banyak beban keuangan," ujar Erma.
Anggota Komisi III DPR itu pun mengusulkan supaya BNPP dialihkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Kementerian tersebut dianggap lebih tepat membawahi BNPP.
"Kalau tambah ke Kemendes kita enggak perlu nambah anggaran lebih banyak, bisa alokasikan anggaran ke pembangunan wilayah perbatasan bukan untuk birokrasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
