medcom.id, Jakarta: Presiden dianggap yang paling bertanggungjawab atas merebaknya isu sensitif. Penanganan isu sensitif pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih baik ketimbang Jokowi.
"Di zaman pak SBY 10 tahun enggak ada isu begini-begini. Alhamdulillah enggak ada. Sekarang tiba-tiba kok kayak dibikin dikotomi yang kasar dan dibuat kita berhadap-hadapan secara diametral di sana-sini," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 September 2017.
Menurut Fahri, maraknya isu sensitif seperti komunisme lantaran adanya pembiaran dari pemerintah. Pemerintah seharusnya menyelesaikan penuh hingga ke akar agar isu sensitif tersebut tidak menjadi konflik dan benturan di masyarakat.
"Dari awal saya katakan kepada pemerintah, tolonglah pemerintah itu membuat klarifikasi secara lebih clear gitu tentang isu-isu yang berkembang di belakang layar. Klarifikasi dan investigasi, jangan dibiarkan merajalela berkembang begitu," tegasnya.
Secara naratif, pernyataan untuk menuntashabiskan isu negatif yang bertentangan dengan Pancasila dari presiden harus terimplementasi secara tegas. Bila tidak, maka yang ada akan merugikan bangsa.
Fahri bilang, Jokowi harus berbicara lantang dan mengawal penuh penyelesaian merebaknya isu sensitif terkait ideologi yang menyimpang dari Pancasila. Isu sensitif harus terselesaikan hingga ke akar agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
"Itu bom waktu. Akhiri itu. Kita sudah enggak mau ke belakang lagi. Kita mau ke depan, kita mau cari makan ya. Kita mau memperbaiki hidup kita," pungkas Fahri.
medcom.id, Jakarta: Presiden dianggap yang paling bertanggungjawab atas merebaknya isu sensitif. Penanganan isu sensitif pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih baik ketimbang Jokowi.
"Di zaman pak SBY 10 tahun enggak ada isu begini-begini. Alhamdulillah enggak ada. Sekarang tiba-tiba kok kayak dibikin dikotomi yang kasar dan dibuat kita berhadap-hadapan secara diametral di sana-sini," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 September 2017.
Menurut Fahri, maraknya isu sensitif seperti komunisme lantaran adanya pembiaran dari pemerintah. Pemerintah seharusnya menyelesaikan penuh hingga ke akar agar isu sensitif tersebut tidak menjadi konflik dan benturan di masyarakat.
"Dari awal saya katakan kepada pemerintah, tolonglah pemerintah itu membuat klarifikasi secara lebih clear gitu tentang isu-isu yang berkembang di belakang layar. Klarifikasi dan investigasi, jangan dibiarkan merajalela berkembang begitu," tegasnya.
Secara naratif, pernyataan untuk menuntashabiskan isu negatif yang bertentangan dengan Pancasila dari presiden harus terimplementasi secara tegas. Bila tidak, maka yang ada akan merugikan bangsa.
Fahri bilang, Jokowi harus berbicara lantang dan mengawal penuh penyelesaian merebaknya isu sensitif terkait ideologi yang menyimpang dari Pancasila. Isu sensitif harus terselesaikan hingga ke akar agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
"Itu bom waktu. Akhiri itu. Kita sudah enggak mau ke belakang lagi. Kita mau ke depan, kita mau cari makan ya. Kita mau memperbaiki hidup kita," pungkas Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
