Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat Komisi Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional yang membahas percepatan implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis teknologi digital. Rapat digelar di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Kamis, 12 Januari 2023.
Pantauan Medcom.id sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat tersebut. Seperti Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Badan Usaha Milik dan Negara (BUMN) Pahala Mansury.
Mengawali rapat, Ma'ruf menekankan kepada jajarannya bahwa perlu langkah percepatan pembangunan MPP digital. Pasalnya, sampai akhir 2023, baru berdiri 103 MPP digital atau 20 persen dari 514 kabupaten kota di Indonesia.
"Pekerjaan rumah kita menyisakan 80 persen sisanya atau 411 MPP (digital) yang harus kita buat, karena target kita di 2024 itu sudah 100 persen MPP (digital)," ujar Ma'ruf saat memimpin rapat, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.
Ma'ruf ingin mendengar berbagai kendala dalam membangun MPP berbasis digital. Baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Juga (kendala) kekurangan talenta sumber daya manusia (SDM) sistem digital di daerah, masih banyak yang belum terisi," jelasnya.
Ma'ruf menjelaskan MPP digital dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Prepres) 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Selain itu, MPP digital merupakan salah satu wujud dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Wapres mempersilakan jajarannya untuk memparkan upaya percepatan pembangunan MPP berbasis digital. Pemaparan dimulai dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat Komisi Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional yang membahas percepatan implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis teknologi digital. Rapat digelar di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Kamis, 12 Januari 2023.
Pantauan
Medcom.id sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat tersebut. Seperti Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Badan Usaha Milik dan Negara (BUMN) Pahala Mansury.
Mengawali rapat, Ma'ruf menekankan kepada jajarannya bahwa perlu langkah percepatan pembangunan MPP digital. Pasalnya, sampai akhir 2023, baru berdiri 103 MPP digital atau 20 persen dari 514 kabupaten kota di Indonesia.
"Pekerjaan rumah kita menyisakan 80 persen sisanya atau 411 MPP (digital) yang harus kita buat, karena target kita di 2024 itu sudah 100 persen MPP (digital)," ujar Ma'ruf saat memimpin rapat, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.
Ma'ruf ingin mendengar berbagai kendala dalam membangun MPP berbasis digital. Baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Juga (kendala) kekurangan talenta sumber daya manusia (SDM) sistem digital di daerah, masih banyak yang belum terisi," jelasnya.
Ma'ruf menjelaskan
MPP digital dapat menghemat anggaran dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Prepres) 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Selain itu, MPP digital merupakan salah satu wujud dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Wapres mempersilakan jajarannya untuk memparkan upaya percepatan pembangunan MPP berbasis digital. Pemaparan dimulai dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
