medcom.id, Jakarta: Rivalitas di parlemen menjadikan visi kerakyatan dalam program kerja pemerintahan Jokowi-JK semakin kabur terutama di kalangan parlemen yang masih dilingkupi lingkaran kepentingan partai politik. Hal tersebut dikatakan pengamat politik Jerry Sumampouw saat diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Minggu (11/1/2015).
Melihat hal ini, Jerry yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia merasa pesimistis dengan kinerja parlemen yang semakin jauh dari azas kepentingan rakyat. Fungsi DPR sebagai penyeimbang dalam pemerintahan terbelit problematikanya sendiri.
"Semestinya dalam konteks pemerintahan yang makin down ke rakyat, fungsi DPR jadi penting dalam mengingatkan dan menkritisi. Tapi DPR punya problematika sendiri, kita pesimis dengan kinerja parlemen nanti," ujarnya di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).
Kecenderungan partai politik yang tetap menguat, lanjutnya, membuat rakyat tidak bisa berharap banyak dari kontribusi kinerja DPR. Sejak dilantik menjadi wakil rakyat pada 2014 lalu, DPR belum menuai prestasi.
DPR masih berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis, sementara untuk mendukung pemerintahan dengan kapasitas penyeimbang, parlemen dituntut mampu melakukan hal-hal yang bersifat strategis.
Karenanya, melihat DPR masih belum memberikan harapan pasti, unsur kabinet menjadi salah satu jalan keberhasilan dari pemerintahan Jokowi-JK menjelang kinerja seratus hari.
"Kalau tidak ada ketegasan gagasan dan platfoirm ke depan, parlemen akan lebih leluasa dan arogan dalam melakukan agendanya atau berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintahan bekerja untuk rakyat bukan bekerja dengan dirinya sendiri," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Rivalitas di parlemen menjadikan visi kerakyatan dalam program kerja pemerintahan Jokowi-JK semakin kabur terutama di kalangan parlemen yang masih dilingkupi lingkaran kepentingan partai politik. Hal tersebut dikatakan pengamat politik Jerry Sumampouw saat diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Minggu (11/1/2015).
Melihat hal ini, Jerry yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia merasa pesimistis dengan kinerja parlemen yang semakin jauh dari azas kepentingan rakyat. Fungsi DPR sebagai penyeimbang dalam pemerintahan terbelit problematikanya sendiri.
"Semestinya dalam konteks pemerintahan yang makin down ke rakyat, fungsi DPR jadi penting dalam mengingatkan dan menkritisi. Tapi DPR punya problematika sendiri, kita pesimis dengan kinerja parlemen nanti," ujarnya di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).
Kecenderungan partai politik yang tetap menguat, lanjutnya, membuat rakyat tidak bisa berharap banyak dari kontribusi kinerja DPR. Sejak dilantik menjadi wakil rakyat pada 2014 lalu, DPR belum menuai prestasi.
DPR masih berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis, sementara untuk mendukung pemerintahan dengan kapasitas penyeimbang, parlemen dituntut mampu melakukan hal-hal yang bersifat strategis.
Karenanya, melihat DPR masih belum memberikan harapan pasti, unsur kabinet menjadi salah satu jalan keberhasilan dari pemerintahan Jokowi-JK menjelang kinerja seratus hari.
"Kalau tidak ada ketegasan gagasan dan platfoirm ke depan, parlemen akan lebih leluasa dan arogan dalam melakukan agendanya atau berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintahan bekerja untuk rakyat bukan bekerja dengan dirinya sendiri," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
