medcom.id, Jakarta: Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyebut setelah Partai Golkar dan PPP dibelah jadi dua kubu, kini ada indikasi memecah PAN. Tiga partai itu adalah poros Koalisi Merah Putih.
Pelaku pemecah itu, kata Fahri, adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Indikasinya, hingga saat ini Menkumham belum mengesahkan kepengurusan PAN. Padahal, PAN sudah menuntaskan kongres dan memilih ketua umum baru.
"Bahkan ada juga kecemasan dari PAN. Karena nampaknya PAN juga sedang dipersulit oleh Laoly. Nampaknya ada persoalan yang akan dipersulit juga, itu yang terlihat dari penundaan pengesahan kepengurusan PAN," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Sayangnya, Fahri tidak dapat menjelaskan detail permasalahan yang sedang dialami PAN. Namun pada intinya, yang saat ini dirasakan pengesahan kepengurusan periode 2015-2020 tengah diulur-ulur.
"Ada beberapa informasi tambahan yang juga tidak bisa saya sampaikan. Tapi ada kesan akan mengulur-ulur dan mengupayakan agar ada perpecahan," imbuh Fahri.
Maka dari itu, Koalisi Merah Putih (KMP) akan berusaha mencermati masalah ini. Dia berharap supaya tidak ada lagi partai di KMP yang dirundung permasalahan internal.
"Sebab ini adalah ancaman terhadap kehidupan bersertikat dan berkumpul. Tentu, akan membahayakan demokrasi secara umum," jelas Fahri.
Sebelumnya, para petinggi KMP menggelar pertemuan khusus untuk membahas SK Menkumham Yasonna Laoly di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, Senin 24 Maret, malam.
medcom.id, Jakarta: Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyebut setelah Partai Golkar dan PPP dibelah jadi dua kubu, kini ada indikasi memecah PAN. Tiga partai itu adalah poros Koalisi Merah Putih.
Pelaku pemecah itu, kata Fahri, adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Indikasinya, hingga saat ini Menkumham belum mengesahkan kepengurusan PAN. Padahal, PAN sudah menuntaskan kongres dan memilih ketua umum baru.
"Bahkan ada juga kecemasan dari PAN. Karena nampaknya PAN juga sedang dipersulit oleh Laoly. Nampaknya ada persoalan yang akan dipersulit juga, itu yang terlihat dari penundaan pengesahan kepengurusan PAN," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Sayangnya, Fahri tidak dapat menjelaskan detail permasalahan yang sedang dialami PAN. Namun pada intinya, yang saat ini dirasakan pengesahan kepengurusan periode 2015-2020 tengah diulur-ulur.
"Ada beberapa informasi tambahan yang juga tidak bisa saya sampaikan. Tapi ada kesan akan mengulur-ulur dan mengupayakan agar ada perpecahan," imbuh Fahri.
Maka dari itu, Koalisi Merah Putih (KMP) akan berusaha mencermati masalah ini. Dia berharap supaya tidak ada lagi partai di KMP yang dirundung permasalahan internal.
"Sebab ini adalah ancaman terhadap kehidupan bersertikat dan berkumpul. Tentu, akan membahayakan demokrasi secara umum," jelas Fahri.
Sebelumnya, para petinggi KMP menggelar pertemuan khusus untuk membahas SK Menkumham Yasonna Laoly di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, Senin 24 Maret, malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
