Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung kebijakan pemerintah yang sangat hati-hati dalam mengubah status pandemi covid-19 menjadi endemi.
"Saya sepakat dengan pernyataan Pak Luhut bahwa memang kita semua harus hati-hati dengan kondisi pandemi ini, dan semua ada tahapan untuk menuju endemi," kata Sahroni dilansir Antara, Selasa, 22 Februari 2022.
Hal itu disampaikan Sahroni terkait keterangan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah Indonesia tidak ingin latah dengan kebijakan sejumlah negara yang telah lebih dulu melonggarkan aturan terkait covid-19.
Baca: Laju Mobilitas Masyarakat saat Covid-19 Pengaruhi Ekonomi
Sahroni menilai Indonesia tidak bisa asal ikut-ikutan kebijakan negara lain karena setiap negara memiliki kondisi khasnya masing-masing dan tentu itu harus jadi pertimbangan.
Menurut dia, pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam menyusun kebijakan penanganan pandemi covid-19. Dia mengatakan, berbagai kebijakan itu selalu berdasarkan pada data dan fakta di lapangan, dan dengan evaluasi yang terukur.
"Pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam menyusun kebijakan covid-19. Kita lihat seluruh kebijakan yang ada selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan, juga dengan evaluasi dan diperbaharui secara berkala," ujarnya.
Karena itu dia menilai berbagai kebijakan yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan karena diputuskan berdasarkan data dan fakta yang terjadi di masyarakat.
Selain itu Sahroni meminta masyarakat untuk mengikuti proses yang ada dan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku di daerah dengan level kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masing-masing.
"Insya Allah kalau kita taat vaksin, taat prokes, menjaga imun dan tidak stres, pandemi ini akan cepat berakhir dan ganti status dari pandemi jadi endemik," ucapnya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan Indonesia tidak perlu latah untuk memberlakukan kebijakan transisi dari pandemi ke endemik sebagaimana dilakukan negara lain.
Menurut Luhut, meski pemerintah selalu belajar dari banyak negara untuk memahami, menganalisis, hingga menentukan langkah dan model terbaik dalam melihat perkembangan situasi pandemi, namun transisi akan dilakukan berdasarkan data dan prinsip kehati-hatian.
"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemik seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura. Namun, kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," tutur Luhut dalam keterangan pers terkait hasil ratas PPKM yang ditayangkan secara daring.
Wakil Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menegaskan Indonesia akan melakukan transisi dari pandemi menjadi endemi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III
DPR Ahmad Sahroni mendukung kebijakan pemerintah yang sangat hati-hati dalam mengubah status
pandemi covid-19 menjadi endemi.
"Saya sepakat dengan pernyataan Pak Luhut bahwa memang kita semua harus hati-hati dengan kondisi pandemi ini, dan semua ada tahapan untuk menuju endemi," kata Sahroni dilansir
Antara, Selasa, 22 Februari 2022.
Hal itu disampaikan Sahroni terkait keterangan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah Indonesia tidak ingin latah dengan kebijakan sejumlah negara yang telah lebih dulu melonggarkan aturan terkait covid-19.
Baca:
Laju Mobilitas Masyarakat saat Covid-19 Pengaruhi Ekonomi
Sahroni menilai Indonesia tidak bisa asal ikut-ikutan kebijakan negara lain karena setiap negara memiliki kondisi khasnya masing-masing dan tentu itu harus jadi pertimbangan.
Menurut dia, pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam menyusun kebijakan penanganan pandemi covid-19. Dia mengatakan, berbagai kebijakan itu selalu berdasarkan pada data dan fakta di lapangan, dan dengan evaluasi yang terukur.
"Pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam menyusun kebijakan covid-19. Kita lihat seluruh kebijakan yang ada selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan, juga dengan evaluasi dan diperbaharui secara berkala," ujarnya.
Karena itu dia menilai berbagai kebijakan yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan karena diputuskan berdasarkan data dan fakta yang terjadi di masyarakat.
Selain itu Sahroni meminta masyarakat untuk mengikuti proses yang ada dan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku di daerah dengan level kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masing-masing.
"Insya Allah kalau kita taat vaksin, taat prokes, menjaga imun dan tidak stres, pandemi ini akan cepat berakhir dan ganti status dari pandemi jadi endemik," ucapnya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan Indonesia tidak perlu latah untuk memberlakukan kebijakan transisi dari pandemi ke endemik sebagaimana dilakukan negara lain.
Menurut Luhut, meski pemerintah selalu belajar dari banyak negara untuk memahami, menganalisis, hingga menentukan langkah dan model terbaik dalam melihat perkembangan situasi pandemi, namun transisi akan dilakukan berdasarkan data dan prinsip kehati-hatian.
"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemik seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura. Namun, kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," tutur Luhut dalam keterangan pers terkait hasil ratas PPKM yang ditayangkan secara daring.
Wakil Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menegaskan Indonesia akan melakukan transisi dari pandemi menjadi endemi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
