Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta berkolaborasi bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Kolaborasi ini untuk menghadapi pemerintah Arab Saudi terkait harga biaya haji terlebih adanya biaya tambahan secara mendadak sebesar Rp1,5 triliun.
"Kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk dapat menghadapi apabila pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya. Sehingga, dari anggota OKI ini bisa menyepakati apa yang menjadi kemauan negaranya masing-masing," kata Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania dalam keterangannya, Rabu, 1 Juni 2022.
Dengan begitu, kata dia, biaya pemberangkatan jemaah haji berikutnya bisa diantisipasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ina menilai pemerintah seakan pasrah atau tidak ada nilai tawar dan nota keberatan ketika pemerintah Arab Saudi memberikan kenaikan biaya haji dari harga yang sudah disepakati sebelumnya.
Baca: Kemenag Ajak Negara Lain Protes Kebijakan Kenaikan Biaya Haji Secara Mendadak
Dia berharap ada kolaborasi kuat antar negara-negara anggota OKI untuk bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. Terutama, pencegahan kenaikan harga biaya yang yang tiba-tiba.
Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1443 H/2022 M memberlakukan kebijakan untuk menaikan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Masyair). Kebijakan ini berdampak terhadap penambahan biaya bagi jemaah haji Indonesia.
Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta berkolaborasi bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Kolaborasi ini untuk menghadapi pemerintah
Arab Saudi terkait harga
biaya haji terlebih adanya biaya tambahan secara mendadak sebesar Rp1,5 triliun.
"Kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk dapat menghadapi apabila pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya. Sehingga, dari anggota OKI ini bisa menyepakati apa yang menjadi kemauan negaranya masing-masing," kata Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania dalam keterangannya, Rabu, 1 Juni 2022.
Dengan begitu, kata dia, biaya pemberangkatan
jemaah haji berikutnya bisa diantisipasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ina menilai pemerintah seakan pasrah atau tidak ada nilai tawar dan nota keberatan ketika pemerintah Arab Saudi memberikan kenaikan biaya haji dari harga yang sudah disepakati sebelumnya.
Baca:
Kemenag Ajak Negara Lain Protes Kebijakan Kenaikan Biaya Haji Secara Mendadak
Dia berharap ada kolaborasi kuat antar negara-negara anggota OKI untuk bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. Terutama, pencegahan kenaikan harga biaya yang yang tiba-tiba.
Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1443 H/2022 M memberlakukan kebijakan untuk menaikan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Masyair). Kebijakan ini berdampak terhadap penambahan biaya bagi jemaah haji Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
