Jakarta: Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung dan tak menghambat transformasi digital yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas Kominfo.
"Di beberapa daerah, kota besar sekalipun (seperti Bandung), inisiatif pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet jadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan program BAKTI Kominfo," kata Farhan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Farhan meminta pemerintah pusat maupun pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar. Dia mencontohkan komunikasi yangh dilakukan Pemprov Jabar termasuk pemkab/pemkot di Jabar dengan stakeholders swasta (Shoppee) dan Kominfo untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital.
"Minggu 20 Februari di Kabupaten Pangandara dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) akan meresmikan layanan access point internet hasil kerjasama dengan BAKTI Kominfo," ujarnya.
Baca: Kominfo Dorong Ruang Digital Positif untuk Pemulihan Pascapandemi
Farhan meminta pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini. Menurut dia, kunci transformasi digital adalah kolaborasi.
"Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota, harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses Internet di wilayahnya. Lagi pula harga tanah itu akan tidak berdampak ketika satelit Satria 2 mulai berfungsi. Maka berikutnya, harga sewa tanah itu tinggal didorong sebagai penawaran kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memang fokusnya pada profit," kata Farhan.
Jakarta: Anggota
Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung dan tak menghambat
transformasi digital yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo). Pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas Kominfo.
"Di beberapa daerah, kota besar sekalipun (seperti Bandung), inisiatif pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet jadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan program BAKTI Kominfo," kata Farhan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Farhan meminta pemerintah pusat maupun pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan lancar. Dia mencontohkan komunikasi yangh dilakukan Pemprov Jabar termasuk pemkab/pemkot di Jabar dengan stakeholders swasta (Shoppee) dan Kominfo untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital.
"Minggu 20 Februari di Kabupaten Pangandara dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) akan meresmikan layanan
access point internet hasil kerjasama dengan BAKTI Kominfo," ujarnya.
Baca:
Kominfo Dorong Ruang Digital Positif untuk Pemulihan Pascapandemi
Farhan meminta pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini. Menurut dia, kunci transformasi digital adalah kolaborasi.
"Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota, harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses Internet di wilayahnya. Lagi pula harga tanah itu akan tidak berdampak ketika satelit Satria 2 mulai berfungsi. Maka berikutnya, harga sewa tanah itu tinggal didorong sebagai penawaran kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memang fokusnya pada profit," kata Farhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)