medcom.id, Jakarta: Aksi tangkap tangan yang kerap dilakukan satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap membuat sejumlah pihak takjub. Tak terkecuali, Agus Raharjo, salah satu calon pimpinan KPK.
Menurut Agus, masalah penindakan sangat diperlukan dalam memberantas korupsi. Penindakan itu berupa operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK.
"Saya cukup mengagumi OTT. Sebagai orang luar, saya berpikir bagaimana itu bisa dilakukan. Saya pikir itu harus diteruskan," kata Agus saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Agus tidak setuju fungsi penindakan KPK dihilangkan. Sebaliknya, ia meminta fungsi itu diperkuat. Tapi penindakan harus selaras dengan pencegahan agar pemberantasan korupsi berjalan di dua sisi.
Pria 56 tahun ini berpendapat perlunya kepala bidang khusus yang membidangi koordinasi dan supervisi antarpenegak hukum. Yaitu, seseorang yang mencegah terjadinya friksi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi Agus tidak merinci kepala bidang itu diambil dari lembaga penegak hukum yang mana.
medcom.id, Jakarta: Aksi tangkap tangan yang kerap dilakukan satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap membuat sejumlah pihak takjub. Tak terkecuali, Agus Raharjo, salah satu calon pimpinan KPK.
Menurut Agus, masalah penindakan sangat diperlukan dalam memberantas korupsi. Penindakan itu berupa operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan KPK.
"Saya cukup mengagumi OTT. Sebagai orang luar, saya berpikir bagaimana itu bisa dilakukan. Saya pikir itu harus diteruskan," kata Agus saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Agus tidak setuju fungsi penindakan KPK dihilangkan. Sebaliknya, ia meminta fungsi itu diperkuat. Tapi penindakan harus selaras dengan pencegahan agar pemberantasan korupsi berjalan di dua sisi.
Pria 56 tahun ini berpendapat perlunya kepala bidang khusus yang membidangi koordinasi dan supervisi antarpenegak hukum. Yaitu, seseorang yang mencegah terjadinya friksi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi Agus tidak merinci kepala bidang itu diambil dari lembaga penegak hukum yang mana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
