medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menginstruksikan fraksi Golkar di DPR untuk memuluskan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Agar perppu itu segera menjadi undang-undang.
"Saya tegaskan dan memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk mendukung Perppu Ormas," kata Novanto saat menyampaikan pidato pembukaan Seminar Nasional "Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Ia melanjutkan Perppu Ormas merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah. Penerbitan perppu dinilai efektif menerapkan langkah preventif menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.
Pasalnya, menurut Ketua DPR itu, masih ada pihak-pihak yang merongrong Pancasila dan berniat mengganti ideologi negara. Oleh karena itu, Golkar bertekad agar Perppu bisa disahkan menjadi UU.
Baca: Pemerintah tak Bisa Menjustifikasi Gerakan Ormas Identik ISIS
Komisi II DPR menargetkan segera merampungkan pembahasan Perppu Ormas. Komisi II juga telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak untuk membahas beleid ini.
Kemudian, pada Senin 23 Oktober mendatang, Perppu Ormas diharapkan bisa dibawa ke rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Sehingga, pada Selasa 24 Oktober, pembahasan Perppu Ormas bisa diparipurnakan
Namun, sampai saat ini, fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pandangan. Apabila di Komisi II tetap tak ada kata sepakat, maka keputusannya akan langsung diambil di rapat paripurna.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4KZE3Yrk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menginstruksikan fraksi Golkar di DPR untuk memuluskan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Agar perppu itu segera menjadi undang-undang.
"Saya tegaskan dan memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk mendukung Perppu Ormas," kata Novanto saat menyampaikan pidato pembukaan Seminar Nasional "Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Ia melanjutkan Perppu Ormas merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah. Penerbitan perppu dinilai efektif menerapkan langkah preventif menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.
Pasalnya, menurut Ketua DPR itu, masih ada pihak-pihak yang merongrong Pancasila dan berniat mengganti ideologi negara. Oleh karena itu, Golkar bertekad agar Perppu bisa disahkan menjadi UU.
Baca: Pemerintah tak Bisa Menjustifikasi Gerakan Ormas Identik ISIS
Komisi II DPR menargetkan segera merampungkan pembahasan Perppu Ormas. Komisi II juga telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak untuk membahas beleid ini.
Kemudian, pada Senin 23 Oktober mendatang, Perppu Ormas diharapkan bisa dibawa ke rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Sehingga, pada Selasa 24 Oktober, pembahasan Perppu Ormas bisa diparipurnakan
Namun, sampai saat ini, fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pandangan. Apabila di Komisi II tetap tak ada kata sepakat, maka keputusannya akan langsung diambil di rapat paripurna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
