medcom.id, Jakarta: Pemerintah enggan menyimpulkan adanya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia yang diduga berafiliasi dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Pemerintah tak bisa menentukan gerakan ormas yang identik dengan ISIS.
"Kita tidak bisa sewenang-sewenang menuduh seperti itu. Tapi ormas-ormas ini yang radikal itu ajarannya, gerakannya itu sekarang batasannya kita tidak bisa menentukan ormas ini identik dengan gerakan teror. Tidak bisa kemudian menjustifikasi seperti itu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.
Wiranto menegaskan, pemerintah akan tetap waspada dengan segala bentuk radikalisme. Ia meminta ormas di Tanah Air tidak menjadi organisasi radikal.
Semua ormas, kata dia, harus mematuhi ideologi Pancasila dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan nasional. Ia juga tak mau ada ormas sembarangan melakukan sweeping. Ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum.
"Jangan ormas-ormas di Indonesia justru gerakannya bukan mendukung satu kebijakan pemerintah untuk membangun keamanan, kebersamaan tapi justru membuat masyarakat menjadi dendam, pembenci, saling curiga, gerakan-gerakan yang justru mengganggu ketertiban. Ya, jangan dong," jelas dia.
Menurut Wiranto, menciptakan keamanan nasional bukan perkara mudah. Tapi itu tetap menjadi tugas pemerintah.
Seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, lembaga-lembaga kemasyarakatan bersama-sama menjaga keamanan nasional. Semua lapisan masyarakat harus kompak menanggulangi radikalisme.
"Karena apa yg kita hadapi enggak kelihatan sebenarnya, tapi ada. Kalau kita enggak bersama-sama menghadapi aksi terorisme seperti ini, kita enggak total namanya. Mereka yang senang," tegas Wiranto.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah enggan menyimpulkan adanya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia yang diduga berafiliasi dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Pemerintah tak bisa menentukan gerakan ormas yang identik dengan ISIS.
"Kita tidak bisa sewenang-sewenang menuduh seperti itu. Tapi ormas-ormas ini yang radikal itu ajarannya, gerakannya itu sekarang batasannya kita tidak bisa menentukan ormas ini identik dengan gerakan teror. Tidak bisa kemudian menjustifikasi seperti itu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.
Wiranto menegaskan, pemerintah akan tetap waspada dengan segala bentuk radikalisme. Ia meminta ormas di Tanah Air tidak menjadi organisasi radikal.
Semua ormas, kata dia, harus mematuhi ideologi Pancasila dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan nasional. Ia juga tak mau ada ormas sembarangan melakukan sweeping. Ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum.
"Jangan ormas-ormas di Indonesia justru gerakannya bukan mendukung satu kebijakan pemerintah untuk membangun keamanan, kebersamaan tapi justru membuat masyarakat menjadi dendam, pembenci, saling curiga, gerakan-gerakan yang justru mengganggu ketertiban. Ya, jangan dong," jelas dia.
Menurut Wiranto, menciptakan keamanan nasional bukan perkara mudah. Tapi itu tetap menjadi tugas pemerintah.
Seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, lembaga-lembaga kemasyarakatan bersama-sama menjaga keamanan nasional. Semua lapisan masyarakat harus kompak menanggulangi radikalisme.
"Karena apa yg kita hadapi enggak kelihatan sebenarnya, tapi ada. Kalau kita enggak bersama-sama menghadapi aksi terorisme seperti ini, kita enggak total namanya. Mereka yang senang," tegas Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
