medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dijadwalkan memimpin sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Putusan tersebut akan menentukan kelanjutan aturan pembubaran Ormas yang dianggap anti Pancasila.
"Kalau di skenario, saya yang akan pimpin rapat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Fadli memastikan, ia akan memimpin pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang ada. Musyawarah mufakat akan menjadi poin penting untuk tetap dikedepankan.
"Akan kita lihat dari laporan Komisi II dan pengambilan sikap dan fraksi-fraksi dan anggota pada paripurna hari ini," kata Politikus Partai Gerindra itu.
(Baca juga: Pengambilan Keputusan Perppu Ormas Kemungkinan Voting)
Fadli tak mau buru-buru menyimpulkan pengambilan Perppu Ormas dilakukan melalui mekanisme voting. Capaian keputusan terbaik, kata dia, dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Saya kira pasti melalui mekanisme. Pertama, musyawarah dulu. Kita coba musyawarah atau langsung penyikapan kita lihat dinamikanya," ucap dia.
Peta dukungan terkait Perppu Ormas sampai hari ini, tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN menolak Perppu itu jadi undang-undang. PPP, PKB dan Partai Demokrat minta ada revisi, sedang PDIP, NasDem, Golkar, Hanura menyetujui jadi undang-undang.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dijadwalkan memimpin sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Putusan tersebut akan menentukan kelanjutan aturan pembubaran Ormas yang dianggap anti Pancasila.
"Kalau di skenario, saya yang akan pimpin rapat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Fadli memastikan, ia akan memimpin pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang ada. Musyawarah mufakat akan menjadi poin penting untuk tetap dikedepankan.
"Akan kita lihat dari laporan Komisi II dan pengambilan sikap dan fraksi-fraksi dan anggota pada paripurna hari ini," kata Politikus Partai Gerindra itu.
(Baca juga:
Pengambilan Keputusan Perppu Ormas Kemungkinan Voting)
Fadli tak mau buru-buru menyimpulkan pengambilan Perppu Ormas dilakukan melalui mekanisme voting. Capaian keputusan terbaik, kata dia, dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Saya kira pasti melalui mekanisme. Pertama, musyawarah dulu. Kita coba musyawarah atau langsung penyikapan kita lihat dinamikanya," ucap dia.
Peta dukungan terkait Perppu Ormas sampai hari ini, tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN menolak Perppu itu jadi undang-undang. PPP, PKB dan Partai Demokrat minta ada revisi, sedang PDIP, NasDem, Golkar, Hanura menyetujui jadi undang-undang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
