Tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik Setya Novanto memasuki mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan. MI/Hafidz Mubarak.
Tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik Setya Novanto memasuki mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan. MI/Hafidz Mubarak.

PAN Berharap Pengganti Novanto Bisa Perbaiki Citra DPR

Achmad Zulfikar Fazli • 24 November 2017 19:08
Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) berharap sosok yang ditunjuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dapat memperbaiki citra DPR. PAN sadar, wewenang untuk mengganti Novanto ada di tangan Partai Golkar.
 
"Saya pikir kita harus menaruh perhatian (kepada) citra DPR, karena ini institusi yang mewakili kepentingan aspirasi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dalam diskusi Forum Daksa, di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Jumat 24 November 2017.
 
Masyarakat telah melihat DPR sebagai institusi yang buruk karena berbagai kasus yang terjadi. Bahkan, Eddy menilai, generasi muda semakin apatis terhadap citra DPR.

Eddy sadar, partai politik punya kepentingan dalam menentukan calon pimpinan di DPR. Tapi, ia berharap Partai Golkar bisa memerhatikan aspirasi masyarakat. Apalagi, anggota dewan bisa duduk di parlemen karena dipilih masyarakat.
 
"Kita awasi secara bersama proses ini agar kelak pimpinan DPR RI yang akan datang betul-betul memenuhi harapan kita semua agar kredibilitas lembaga tinggi negara yang kita butuhkan itu tetap akan terjaga," ujar dia.
 
Eddy menegaskan, Ketua DPR sebaiknya memiliki gagasan, pemikiran, paradigma, dan wawasan yang luas. Selain itu, pengganti Novanto diharapkan memiliki integritas.
 
"Tapi jika kita sudah memiliki formula tersebut, gagasan baru, pemikiran dan paradigma, saya kira elemen yang diperlukan saat ini untuk membalikkan citranya (DPR)," jelas Eddy.
 
Novanto resmi ditahan KPK, Minggu malam, 19 November 2017, setelah berkali-kali menolak menghadiri pemeriksaan. Penahanan dilakukan setelah KPK memastikan Novanto tak lagi memerlukan rawat inap, pasca-kecelakaan di kawasan Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
 
Golkar melalui rapat pleno DPP telah memutuskan memberikan kesempatan Novanto membela diri dalam sidang gugatan praperadilan terkait status tersangkanya pada kasus dugaan korupsi KTP berbasis elektronik. Jika kalah dalam praperadilan, Golkar akan mendorong Novanto mundur dari jabatan ketua umum dan mengganti posisi ketua DPR. Namun, jika menang, Golkar akan mempertahankan posisi Novanto.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan