Jakarta: Sejumlah titik penyekatan diterobos pengguna jalan. Kepolisian diminta menindak tegas penerobos tersebut.
“Terkait beberapa laporan tentang warga yang menerobos aturan penyekatan, menurut saya dalam hal ini polisi wajib menindak tegas," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Juli 2021.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyebut penerobosan bentuk pelanggaran. Sebab, penyekatan merupakan bagian dari implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Ini jelas-jelas merupakan aturan. Oleh itulah, TNI dan Polri harus bisa lebih tegas menindak para pelanggar," ungkap dia.
Dia ingin ketegasan penyekatan di Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) diterapkan pada titik-titik lain. Sehingga, upaya mengurangi mobilisasi masyarakat bisa terwujud.
"Jangan sampai karena tegas di satu titik saja, akhirnya warga malah bertumpuk di akses jalan lain yang aturannya lebih longgar,” sebut dia.
Baca: Dukung PPKM Darurat, Jasa Marga Tutup Akses Masuk-Keluar Tol
Selain itu, dia meminta aparat tak henti-hentinya menyosialisasikan penyekatan tersebut. Kebijakan itu diambil untuk mengatasi amukan covid-19.
"(Aparat) tidak bosan-bosan mengedukasi warga terkait aturan PPKM darurat ini," ujar dia.
Sejumlah permasalahan terjadi pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat. Salah satunya pengguna jalan menerobos titik penyekatan di sejumlah daerah.
Penerobosan terjadi di Kalimalang, Jakarta Timur, dan Depok. Hal tersebut juga menyebabkan ketegangan antara aparat dan warga yang akan melintas.
Jakarta: Sejumlah titik penyekatan diterobos pengguna jalan. Kepolisian diminta menindak tegas penerobos tersebut.
“Terkait beberapa laporan tentang warga yang menerobos aturan penyekatan, menurut saya dalam hal ini polisi wajib menindak tegas," kata Wakil Ketua
Komisi III Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Juli 2021.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyebut penerobosan bentuk pelanggaran. Sebab, penyekatan merupakan bagian dari implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat.
"Ini jelas-jelas merupakan aturan. Oleh itulah, TNI dan Polri harus bisa lebih tegas menindak para pelanggar," ungkap dia.
Dia ingin ketegasan penyekatan di Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) diterapkan pada titik-titik lain. Sehingga, upaya mengurangi mobilisasi masyarakat bisa terwujud.
"Jangan sampai karena tegas di satu titik saja, akhirnya warga malah bertumpuk di akses jalan lain yang aturannya lebih longgar,” sebut dia.
Baca: Dukung PPKM Darurat, Jasa Marga Tutup Akses Masuk-Keluar Tol
Selain itu, dia meminta aparat tak henti-hentinya menyosialisasikan penyekatan tersebut. Kebijakan itu diambil untuk mengatasi amukan
covid-19.
"(Aparat) tidak bosan-bosan mengedukasi warga terkait aturan PPKM darurat ini," ujar dia.
Sejumlah permasalahan terjadi pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat. Salah satunya pengguna jalan menerobos titik penyekatan di sejumlah daerah.
Penerobosan terjadi di Kalimalang, Jakarta Timur, dan Depok. Hal tersebut juga menyebabkan ketegangan antara aparat dan warga yang akan melintas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)