Pemerintah Didesak Kebut Produksi Vaksin Dalam Negeri

Jakarta: Pemerintah diminta mempercepat produksi vaksin covid-19 dalam negeri. Ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor.  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni menilai menciptakan vaksin sendiri langkah tepat. Ini sinergi dari program kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.  Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor vaksin covid-19 di kuartal pertama 2021 mencapai 443,4 juta USD atau sekitar Rp6,4 triliun. Angka ini meningkat 1.315 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2020.  Farouk memprediksi kebutuhan vaksin akan terus bertambah seiring pandemi yang belum berakhir. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan sejak Januari-Juni 2021 Indonesia memiliki 70 juta dosis vaksin dengan tambahan 290 juta dosis vaksin selama Juli-Desember 2021.  "Karena target vaksinasi 181,5 juta orang atau setara 363 juta dosis jika masing-masing menerima dua kali suntikan," ujar Farouk dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.  Farouk menilai kebutuhan impor vaksin belum mempertimbangkan impor lainnya, seperti alat tes dan masker. Kebutuhan dana untuk vaksinasi akan selalu muncul.  Baca: PT KCI Gelar Vaksinasi di 4 Stasiun KRL “Melihat dana dan potensi dana yang akan dikeluarkan sedemikian besar, maka sudah waktunya jika program kesehatan juga disinergikan dengan program pemulihan ekonomi nasional, yakni kebutuhan untuk mengakselerasi produksi vaksin nasional,” ujarnya.  Sejauh ini ada dua kandidat vaksin nasional, yaitu Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih. Farouk mengatakan sudah selayaknya pemerintah memproduksi vaksin sendiri, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, India, Inggris, Belanda, Belgia, Rusia, Swis, Korea Selatan, dan Brasil.  Menurut Farouk, vaksinasi dalam negeri bisa menyesuaikan dengan mutasi varian virus lokal. Pasalnya, vaksin impor tak menjamin imunitas terhadap covid-19.  "Kita menyaksikan begitu banyak tenaga kesehatan yang telah divaksin penuh dengan menggunakan vaksin Sinovac, ternyata juga masih tetap terinfeksi dan ada yang meninggal dunia. Ternyata, kasus ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, seperti Seychelles, Mongolia, dan Bahrain," jelasnya.   Pemerintah Indonesia harus berani mengambil tindakan memproduksi vaksin nasional. Tentunya dengan tetap dalam koridor saintifik terkait faktor keamanan dan keampuhannya.  “Akselerasi produksi vaksin nasional pada dasarnya bukan saja penting untuk membangun kemandirian kesehatan nasional, tetapi juga akan berdampak besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kemandirian vaksinasi dapat mencegah terjadinya capital outflows yang sangat besar untuk impor vaksin,” ujar Farouk.