Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut menanggapi tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy beberapa hari lalu.
"Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini," kata Jokowi di kawasan Jiexpo, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.
Sementara saat ditanya perihal pemeriksaan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jokowi enggan banyak berkomentar. Jokowi enggan melangkahi kewenangan KPK saat ini masih dalam penyelidikan.
"Saya engga mau komentar yah. Ini masih dalam proses pemeriksaan jadi saya engga mau komentar," tegas Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta dalam pecahan rupiah dan dollar Amerika dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat eks Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi).
"Kami sita dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar dengan nilai seratusan juta rupiah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.
Selain uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting dari ruang kerja Lukman Hakim, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. Salah satunya, dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.
"Diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka HRS (Haris Hasanuddin) yang kemudian dipilih sebagai kepala Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Agama) di Jawa Timur," ujarnya.
Sedangkan dari ruang kerja Romi, Bendahara PPP, dan Administrasi PPP, penyidik menyita dokumen kepengurusan partai. "Di Kantor DPP PPP diamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY (Romi) di PPP," ucap dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut menanggapi tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy beberapa hari lalu.
"Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini," kata Jokowi di kawasan Jiexpo, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.
Sementara saat ditanya perihal pemeriksaan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jokowi enggan banyak berkomentar. Jokowi enggan melangkahi kewenangan KPK saat ini masih dalam penyelidikan.
"Saya engga mau komentar yah. Ini masih dalam proses pemeriksaan jadi saya engga mau komentar," tegas Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta dalam pecahan rupiah dan dollar Amerika dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat eks Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi).
"Kami sita dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar dengan nilai seratusan juta rupiah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.
Selain uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting dari ruang kerja Lukman Hakim, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. Salah satunya, dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.
"Diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka HRS (Haris Hasanuddin) yang kemudian dipilih sebagai kepala Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Agama) di Jawa Timur," ujarnya.
Sedangkan dari ruang kerja Romi, Bendahara PPP, dan Administrasi PPP, penyidik menyita dokumen kepengurusan partai. "Di Kantor DPP PPP diamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY (Romi) di PPP," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
