Tak Semua Anggota Berkomitmen Membenahi DPR
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan. Foto: Antara/Hafidz MUbarak.
Jakarta: Janji Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenahi DPR jika duduk di parlemen dinilai tidak akan mudah. Sebab, ada sejumlah regulasi yang harus diubah dan tidak semua anggota dewan berkomitmen melakukan bersih-bersih.
 
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, untuk merealisasi rencana tersebut bukan perkara mudah. PSI harus mendorong anggota dewan agar mau merevisi regulasi yang ada, seperti standar gaji DPR, tunjangan, uang reses dan perjalanan dinas.
 
"Kendala kedua, penentangan dari internal DPR sendiri. Tidak semua anggota DPR punya komitmen yang sama, apalagi selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas," kata Misbah, Selasa, 30 Oktober 2018.
 
Selain regulasi, FITRA memandang komitmen caleg menjadi yang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab regulasi akan percuma jika tidak dijalankan oleh anggota DPR.
 
"Fitra mandang bahwa yang perlu dibersihkan adalah perilaku korup anggota DPR, dan 'menyalakan' ruang-ruang gelap pembahasan anggaran di DPR. Beri akses yang maksimal kepada masyarakat saat pembahasan anggaran di DPR," tegasnya.
 
Misbah mengingatkan masyarakat memilih caleg yang memiliki rekam jejak bagus selama di parlemen. Sementara bagi calon yang masih baru, masyarakat harus memperhatikan motivasi maju menjadi wakil rakyat.
 
"Bila itu calon baru, pilih yang punya semangat dan ide untuk memperjuangkan hak masyarakat atas layanan dasar. Komitmen untuk tidak korupsi dan siap melakukan pemberantasan korupsi," tutupnya.

Baca: Fatamorgana Kinerja DPR

Sebelumnya,  PSI berjanji akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai besutan Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.
 
Juru Bicara Bidang Kepemudaan PSI Dedek Prayudi menilai anggota dewan selama ini mendapat fasilitas yang berlebihan. Di antaranya, kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR juga mendapat uang yang dirancangnya sendiri.
 
"Fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," kata Dedek.
 
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id