Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal kritik yang dilontarkan Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam akun Twitter pribadinya, @BennyHarmanID, Benny mencuit mengenai dugaan ketidaknetralan Presiden yang menjadikan Istana sebagai markas tim sukses bakal calon presiden tertentu.
Ngabalin mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum dimulai. Belum ada calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden sebagai pembina politik.
“Dia (Benny) paham enggak kalau Jokowi bukan Presiden yang langsung jadi ketua umum partai? Bukan Presiden yang langsung memimpin dan memiliki partai politik? Jokowi itu bukan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang langsung jadi Ketum Partai Demokrat, bukan. Tapi Jokowi itu adalah one of the people leader, sebagai pembina politik,” ujar Ngabalin, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.
Menurut Ngabalin, wajar bila Presiden bertemu pimpinan partai politik di Istana Negara menjelang Pemilu 2024. Sebab, Kepala Negara bertanggung jawab meredam gonjang-ganjing politik di Tanah Air setiap menjelang pesta demokrasi.
Ngabalin berdalih Presiden berkumpul di Istana beberapa waktu lalu dengan enam ketua umum partai pendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas politik. Mengenai tudingan Presiden condong pada bakal calon presiden tertentu, yakni Ganjar Pranowo, Ngabalin mengatakan KPU belum menetapkan bakal calon sehingga tidak bisa tindakan itu dianggap mengganggu netralitas pemilu.
"Siapa saja boleh (dipanggil) kalau Presiden berkepentingan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara,” ujar dia.
Dia mempertanyakan tudigan ketidaknetralan Istana. Pasalnya, kata Ali, Presiden bukan ketua umum partai politik yang bisa mengusung calon presiden.
“Coba jelaskan. Kasih tahu sama saya. Apa netralitas yang dia (Benny) maksud itu? Apakah Presiden itu tidak boleh? Atau apakah Presiden itu ketua umum partai politik? Ketemu sama dia. Biar saya tanya sama dia itu di depan mukanya. Jangan ngawur ngomong (anggota) DPR,” ketus Ali.
Menurut dia, wajar apabila enam ketua umum partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkonsultasi dengan Presiden. Sebab, ujar Ali, mereka adalah bagian dari koalisi pemerintah.
“Tidak bolehkah ketua-ketua partai, ini kan kalau Pak Presiden panggil, mereka berkoalisi, kemudian datang kepada Presiden meminta pandangan, kemudian berdiskusi, apakah dia yang ambil keputusan? Oh tidak jawabannya,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal kritik yang dilontarkan Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman terhadap Presiden
Joko Widodo. Dalam akun
Twitter pribadinya,
@BennyHarmanID, Benny mencuit mengenai dugaan ketidaknetralan Presiden yang menjadikan Istana sebagai markas tim sukses bakal
calon presiden tertentu.
Ngabalin mengatakan Pemilihan Presiden (
Pilpres) 2024 belum dimulai. Belum ada calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden sebagai pembina politik.
“Dia (Benny) paham enggak kalau Jokowi bukan Presiden yang langsung jadi ketua umum partai? Bukan Presiden yang langsung memimpin dan memiliki partai politik? Jokowi itu bukan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang langsung jadi Ketum Partai Demokrat, bukan. Tapi Jokowi itu adalah
one of the people leader, sebagai pembina politik,” ujar Ngabalin, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.
Menurut Ngabalin, wajar bila Presiden bertemu pimpinan partai politik di Istana Negara menjelang Pemilu 2024. Sebab, Kepala Negara bertanggung jawab meredam gonjang-ganjing politik di Tanah Air setiap menjelang pesta demokrasi.
Ngabalin berdalih Presiden berkumpul di Istana beberapa waktu lalu dengan enam ketua umum partai pendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas politik. Mengenai tudingan Presiden condong pada bakal calon presiden tertentu, yakni Ganjar Pranowo, Ngabalin mengatakan KPU belum menetapkan bakal calon sehingga tidak bisa tindakan itu dianggap mengganggu netralitas pemilu.
"Siapa saja boleh (dipanggil) kalau Presiden berkepentingan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara,” ujar dia.
Dia mempertanyakan tudigan ketidaknetralan Istana. Pasalnya, kata Ali, Presiden bukan ketua umum partai politik yang bisa mengusung calon presiden.
“Coba jelaskan. Kasih tahu sama saya. Apa netralitas yang dia (Benny) maksud itu? Apakah Presiden itu tidak boleh? Atau apakah Presiden itu ketua umum partai politik? Ketemu sama dia. Biar saya tanya sama dia itu di depan mukanya. Jangan ngawur ngomong (anggota) DPR,” ketus Ali.
Menurut dia, wajar apabila enam ketua umum partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkonsultasi dengan Presiden. Sebab, ujar Ali, mereka adalah bagian dari koalisi pemerintah.
“Tidak bolehkah ketua-ketua partai, ini kan kalau Pak Presiden panggil, mereka berkoalisi, kemudian datang kepada Presiden meminta pandangan, kemudian berdiskusi, apakah dia yang ambil keputusan? Oh tidak jawabannya,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
