Jakarta: Partai Demokrat menilai tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 3 Mei 2023, tidak etis. Pernyataan PAN yang menyeret-nyeret eks Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal sama saat menjadi presiden juga tak tepat.
Ketua Umum Demokrat Andi Malarangeng menyebut SBY melakukan pertemuan dengan partai koalisi di sekretariat gabungan, di luar fasilitas kenegaraan. Tindakan Jokowi mengadakan pertemuan politik dengan partai luar pendukung Anies Baswedan di Istana Merdeka tentu tak beretika.
“Kalau zaman SBY memang punya sekretariat gabungan, kantornya tidak di Istana. Punya tempat pertemuan sendiri. Kalau dilakukan di Istana, jelas melanggar etika,” tegas Andi dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Rabu, 10 Mei 2023.
Andi juga menilai Jokowi cawe-cawe atau ikut campur terlalu jauh dalam penentuan capres dan cawapres. Tentu saja hal ini dinilai tidak wajar.
“Presiden Jokowi kan mencoba jadi kingmaker. 'Yang ini boleh, ini boleh, tapi yang itu jangan'. Itu tidak dilakukan SBY,” ujar Andi.
Sebelumnya, Jokowi mengundang enam ketua partai. Yakni, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Jokowi tidak mengundang NasDem, partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dia beralasan Nasdem telah menyatakan koalisi terhadap salah satu capres, yakni Anies Baswedan. (Vania Augustine Dilia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Partai Demokrat menilai tindakan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) dengan mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 3 Mei 2023, tidak etis. Pernyataan PAN yang menyeret-nyeret eks Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal sama saat menjadi presiden juga tak tepat.
Ketua Umum Demokrat Andi Malarangeng menyebut SBY melakukan pertemuan dengan partai koalisi di sekretariat gabungan, di luar fasilitas kenegaraan. Tindakan
Jokowi mengadakan pertemuan politik dengan partai luar pendukung Anies Baswedan di Istana Merdeka tentu tak beretika.
“Kalau zaman SBY memang punya sekretariat gabungan, kantornya tidak di Istana. Punya tempat pertemuan sendiri. Kalau dilakukan di Istana, jelas melanggar etika,” tegas Andi dalam tayangan
Primetime News di Metro TV, Rabu, 10 Mei 2023.
Andi juga menilai Jokowi cawe-cawe atau ikut campur terlalu jauh dalam penentuan capres dan cawapres. Tentu saja hal ini dinilai tidak wajar.
“Presiden Jokowi kan mencoba jadi
kingmaker. 'Yang ini boleh, ini boleh, tapi yang itu jangan'. Itu tidak dilakukan SBY,” ujar Andi.
Sebelumnya, Jokowi mengundang enam ketua partai. Yakni, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Jokowi tidak mengundang NasDem, partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dia beralasan Nasdem telah menyatakan koalisi terhadap salah satu capres, yakni Anies Baswedan.
(Vania Augustine Dilia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
