Jakarta: Belakangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik lantaran dinilai ikut campur dengan urusan politik. Khususnya mengenai calon yang akan menggantikan dirinya. Seharusnya, demi menjaga demokrasi, Jokowi tidak bersikap demikian.
Anggota Dewan Redaksi MGN Saur Hutabarat mengatakan, dalam konstitusi partai yang berhak mencalonkan seorang presiden, bukan seorang Jokowi yang merupakan kepala negara.
“Orang berubah rupanya, Jokowi pun berubah. Dia berbulan-bulan lamanya mempersiapkan bukan seorang pengganti, tetapi penerus. Seakan-akan bukan republik tetapi kerajaan,” kata Saur Hutabarat dalam program Editorial MG Network, Metro TV, Senin, 8 Mei 2023.
Atas sikap Jokowi, publik mempertanyakan apakah Jokowi dapat disebut seorang negarawan? Menurut Saur, dengan dua periode yang telah dilewati, seharusnya Jokowi adalah seorang negarawan, tapi manusia juga dapat berubah.
“Dulu dia dipersepsikan sebagai seorang yang sederhana, seorang yang mengambil hati publik karena anaknya memilih menjadi seorang penjual pisang goreng. Namun, di tengah jalan orang melihat bahwa dia pun berupaya menjadikan anak dan menantunya wali kota di dua kota yang berbeda dan itu tanda-tanda perubahan,” ungkap Saur.
Saur juga menanggapi tanggapan dari Ketua Umum Relawan Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi bahwa cawe-cawean presiden perlu karena yang dipertaruhkan adalah legacynya. Menurut Saur, hal tersebut memang disampaikan karena Projo merupakan relawan yang pro terhadap Jokowi.
“Namanya saja Pro Jokowi, sudah ganti saja, kalau dia sudah ganti jadi Kontrajo itu baru,” tambah Saur.
Menurut Saut perbedaan pendapat antara pro dan kontra adalah bentuk substansi dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau ada pihak yang tidak setuju Jokowi cawe-cawean untuk mencari penerusnya sah dalam demokrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Belakangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik lantaran dinilai ikut campur dengan urusan politik. Khususnya mengenai calon yang akan menggantikan dirinya. Seharusnya, demi menjaga demokrasi, Jokowi tidak bersikap demikian.
Anggota Dewan Redaksi
MGN Saur Hutabarat mengatakan, dalam konstitusi partai yang berhak mencalonkan seorang presiden, bukan seorang Jokowi yang merupakan kepala negara.
“Orang berubah rupanya, Jokowi pun berubah. Dia berbulan-bulan lamanya mempersiapkan bukan seorang pengganti, tetapi penerus. Seakan-akan bukan republik tetapi kerajaan,” kata Saur Hutabarat dalam program Editorial MG Network, Metro TV, Senin, 8 Mei 2023.
Atas sikap Jokowi, publik mempertanyakan apakah Jokowi dapat disebut seorang negarawan? Menurut Saur, dengan dua periode yang telah dilewati, seharusnya Jokowi adalah seorang negarawan, tapi manusia juga dapat berubah.
“Dulu dia dipersepsikan sebagai seorang yang sederhana, seorang yang mengambil hati publik karena anaknya memilih menjadi seorang penjual pisang goreng. Namun, di tengah jalan orang melihat bahwa dia pun berupaya menjadikan anak dan menantunya wali kota di dua kota yang berbeda dan itu tanda-tanda perubahan,” ungkap Saur.
Saur juga menanggapi tanggapan dari Ketua Umum Relawan Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi bahwa cawe-cawean presiden perlu karena yang dipertaruhkan adalah legacynya. Menurut Saur, hal tersebut memang disampaikan karena Projo merupakan relawan yang pro terhadap Jokowi.
“Namanya saja Pro Jokowi, sudah ganti saja, kalau dia sudah ganti jadi Kontrajo itu baru,” tambah Saur.
Menurut Saut perbedaan pendapat antara pro dan kontra adalah bentuk substansi dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau ada pihak yang tidak setuju Jokowi cawe-cawean untuk mencari penerusnya sah dalam demokrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
