Jakarta: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmi Karim menepis adanya kebocoran data paspor. Dia meminta pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelidiki betul kepastian kebocoran data tersebut.
"Yang saya bisa pastikan saat ini data biometric aman. Diselidiki benar atau tidak tentang adanya hacker yang ambil data," ujar Silmi, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.
Silmi menjelaskan Ditjen Imigrasi dalam proses penyimpanan data sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Bahkan, Imigrasi sedang mengimplementasikan ISO 270001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi.
"Rencananya tuntas mendapatkan sertifikat ISO tersebut pada bulan Juli 2023," ujar dia.
Dengan adannya klaim kebocoran data dari BSSN, Silmi tidak mau berandai-andai. Dia hanya menunggu hasil penyelidikan itu keluar.
Sementara itu, anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyayangkan kebocoran data tersebut. Dia mengatakan DPR perlu memastikan lebih lanjut tentang kebocoran data ini.
"Idealnya memang perlu segera RUU Keamanan Siber bukan hanya Perpres, sehingga jelas tupoksi kelembagaan, siapa yang di depan apakah kominfo, BSSN, atau Polri Cybercrime," ucap dia.
Idealnya BSSN harus memastikan arsitek keamanan siber lembaga negara memiliki keamanan siber yang mumpuni, serta terdepan bila ada kebocoran data seperti ini.
"Karena perlu instansi keamanan yang menjadi perwakilan bila ada cross border crime seperti serangan siber ini. Kominfo dan polisi bergerak di yuridiksi Indonesia, sehingga memiliki keterbatasan, misal Bjorka ada di luar negeri," ujar dia.
Jakarta: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (
Kemenkumham) Silmi Karim menepis adanya kebocoran data
paspor. Dia meminta pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelidiki betul kepastian
kebocoran data tersebut.
"Yang saya bisa pastikan saat ini data biometric aman. Diselidiki benar atau tidak tentang adanya hacker yang ambil data," ujar Silmi, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.
Silmi menjelaskan Ditjen Imigrasi dalam proses penyimpanan data sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Bahkan, Imigrasi sedang mengimplementasikan ISO 270001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi.
"Rencananya tuntas mendapatkan sertifikat ISO tersebut pada bulan Juli 2023," ujar dia.
Dengan adannya klaim kebocoran data dari BSSN, Silmi tidak mau berandai-andai. Dia hanya menunggu hasil penyelidikan itu keluar.
Sementara itu, anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyayangkan kebocoran data tersebut. Dia mengatakan DPR perlu memastikan lebih lanjut tentang kebocoran data ini.
"Idealnya memang perlu segera RUU Keamanan Siber bukan hanya Perpres, sehingga jelas tupoksi kelembagaan, siapa yang di depan apakah kominfo, BSSN, atau Polri
Cybercrime," ucap dia.
Idealnya BSSN harus memastikan arsitek keamanan siber lembaga negara memiliki keamanan siber yang mumpuni, serta terdepan bila ada kebocoran data seperti ini.
"Karena perlu instansi keamanan yang menjadi perwakilan bila ada
cross border crime seperti serangan siber ini. Kominfo dan polisi bergerak di yuridiksi Indonesia, sehingga memiliki keterbatasan, misal Bjorka ada di luar negeri," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
