JK Bantah Evaluasi Menteri Yuddy Ada Kaitan dengan Reshuffle

medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membantah evaluasi kementerian dan lembaga negara yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) agar Menteri Yuddy Chrisnandi tidak terkena reshuffle. Menurut Kalla, evaluasi itu tak ada hubungannya dengan reshuffle. "Pokoknya yang peting tidak ada hubungannya dengan reshuffle," kata JK saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016). Pria asal Makassar berusia 73 tahun ini mengatakan, evaluasi tersebut bersifat umum. Mulai dari keterbukaan hingga ketertiban administrasi. Evaluasi oleh KemenPAN-RB bukanlah sebagai rapor seperti yang dinilai masyarakat. JK juga membantah penilaiaun tersebut sebagai manuver Menteri Yuddy agar lolos dari ancaman reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. "Ah tidak ada hubungannya (dengan manuver saat reshuffle). Tugas kementerian (Yuddy) memang untuk nilai macam-macam, tujuannya supaya K/L yang mendapat penilaian lebih maju kinerjanya," jelas JK. Kemarin, Menteri Yuddy menggelar konferensi pers tentang evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan. Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, KemenPAN-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi. Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98). KemenPAN-RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Langkah Yuddy dinilai manuver untuk menyelamatkan diri. Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo. "Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk," ujar Ikrar saat dihubungi, kemarin. Ikrar mengatakan memang ada kinerja beberapa menteri yang kurang maksimal dalam kerja mereka. Akan tetapi, dia meragukan metodologi yang digunakan.