Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Foto: Ant/Anis Efizudin.
Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Foto: Ant/Anis Efizudin.

Try Sutrisno Minta Amendemen UUD 1945 Dikaji Ulang

Nasional gbhn
Meilikhah • 11 Maret 2016 14:15
medcom.id, Jakarta: Undang-undang Dasar 1945 telah mengalami amendemen beberapa kali setelah era reformasi. Amendemen tersebut dinilai justru membuat UUD 1945 semakin menyimpang dari dasar negara dan falsafah bangsa.
 
"Salah satu hasil dari reformasi juga mengubah Undang-undang Dasar sebanyak empat kali, dari tahun 1999 hingga 2002. Akibatnya, sekarang NKRI sudah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945," kata Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno dalam peringatan 50 Tahun Supersemar di Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat, Jumat (11/3/2016).
 
Menurut Try, hasil dari empat kali amendemen tersebut diketahui masih banyak hal yang tidak konsisten, dan perlu ditata kembali. Dia mengatakan salah satu pasal yang perlu dikaji ulang adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal 37 UUD 1945 berbunyi "Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya."
 
"15 tahun setelah reformasi, apa yang kita ramalkan terjadi. Pengalaman menunjukan awal kemerdekaan ada upaya kelompok tertentu yang ingin mengubah Pancasila dan UUD. Bangsa dan negara dihadapkan dengan sesuatu yang menjurus pada perpecahan. Ini yang terjadi sekarang," terang Try.
 
Dia menilai, saat ini perlu adanya amendemen kelima untuk menyempurnakan kedua pasal tersebut. Tentu, kata dia, proses amendemen tidak bisa serampangan.
 
Try mengatakan pengkajian ulang hasil amendemen disesuaikan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Salah satunya perubahan yang dilakukan hanya dengan membuat adendum-adendum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan.
 
Sementara UUD 1945 yang asli tetap disimpan sebagai rujukan awal jika terjadi lagi ketidakteraturan hasil dari amendemen.
 
"Undang-undang yang asli tetap ada. Disesuaikan dengan kebutuhan setiap zaman, buatlah adendum saja. Buat sebagai lampiran-lampiran, yang asli biarkan utuh sebagai acuan sekaligus menghormati founding father kita," katanya.
 
Dia menambahkan pasal yang dijabarkan dalam Pasal 37 dan Pasal 3 UUD 1945 itu tidak konsisten dengan pembukaan UUD 1945.
 
"Belum lagi Undang-undang organik yang sudah dianut di bidang politik sudah banyak penyimpangan. Kita patut konsisten, istiqomah mempertahankan, mewujudkan cita-cita Pancasila. Jangan sampai zaman berubah, ada estimate di masa depan ada penafsiran literal berbeda tentang Indonesia," jelasnya.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif