Situasi keretakan di internal di PDIP saat ini dicap akibat sederet manuver Jokowi yang terkesan seperti tidak mau sejalan dengan partai belogo Banteng tersebut.
Berikut ini beberapa fakta terkait keretakan di dalam PDIP:
1. Jokowi diserang dengan isu permintaan 3 periode
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini menjelaskan ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebaliknya. "Makannya, elit yang satu beda pendapat sama yang lain. Kami melihat tanda-tandanya," ujar Faldo.
Faldo menyebut isu permintaan jabatan tiga periode merupakan salah satu bentuk serangan dari pihak internal PDIP yang kontra dengan Jokowi.
Baca juga: Beda dengan Budiman Sudjatmiko, PDIP Tidak Berani langsung Pecat Gibran? |
2. Isu yang dikarang-karang
Ia menilai isu tersebut sudah basi tak relevan untuk diungkit kembali. "Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang," tuturnya.
Menurut Faldo, Jokowi bukan sosok yang melibatkan perasaan dalam berpolitik. Hal ini terlihat saat Presiden Jokowi merangkul lawan politiknya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," imbuhnya.
3. Tudingan Jokowi minta 3 periode berasal tokoh PDIP
Isu permintaan tiga periode awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu. Adian mengungkap adanya persoalan keluarga Presiden Jokowi dengan PDIP. Persoalannya yakni tak dikabulkannya permintaan memperpanjang masa jabatan atau tiga periode.
"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian.
4. Dibantah oleh tokoh PDIP lainnya
Meski begitu, tudingan tersebut justru dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Tak lama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto justru membenarkan ada pihak yang meminta tiga periode masa jabatan presiden. Pihak yang dimaksud ialah pak lurah.
"Saya berani mempertanggungjawabkan (pernyatannya) di depan politik, hukum, di depan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia," ujar Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News