Jakarta: Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) disebut salah satu data penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong kementerian, lembaga, hingga daerah dapat memanfaatkan data ini sebagai sumber dalam perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Airlangga menuturkan data menjadi krusial karena untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Data dapat menjadi alat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulan kemiskinan di seluruh wilayah, dan menciptakan masyarakat menuju kelas menengah yang penghasilan relatif lebih tinggi.
Data BPS dalam 15 tahun terakhir menunjukkan Indonesia membuat kemajuan luar biasa untuk penurunan tingkat kemiskinan. Hasil Susenas pada Maret 2023 menunjukkan kemiskinan di Indonesia sebesar 9,36 persen dan kemiskinan ekstrem 1,12 persen.
Kemudian, Data World Bank pada periode ini mengalami perkembangan kelas menengah dari sebelumnya 7 persen menjadi 20 persen, dari total penduduk.
"Karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah tentu membantu percepatan pembangunan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan,” kata Airlangga pada acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.
Acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kementerian/lembaga, dan didukung SKALA, program kemitraan Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Airlangga menjelaskan perluasan kelas menengah menghadapi tantangan cukup besar dan dapat dijalankan dengan pemanfaatan Regsosek. Menurut Airlangga, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan sistem Regsosek adalah identifikasi program di kementerian/lembaga berdasarkan kriteria.
Kriteria pertama adalah memastikan data yang digunakan untuk sasaran berasal dari sumber yang sama. Kedua, menciptakan tata kelola data yang baik, dimana mengedepankan prinsip keamanan, privasi, serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak-pihak lain.
Ketiga, memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek, memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta menyesuaikan program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan.
“Mari kita bersama-sama bekerja keras dan bekerja tulus untuk mewujudkan hal-hal yang dapat mendorong peningkatan kelas menengah, dan dengan kelas menengah yang kuat kita punya pondasi kokoh untuk membangun bangsa yang lebih maju, dan mencapai target yang disarankan dalam undang-undang pembangunan jangka menengah, yang tentunya kita berharap bisa menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Siti Azizah, berharap Regsosek membuat upaya pemerintah dalam merancang program lebih tepat sasaran.
Data Kemenkop UKM periode 2022-2023 menunjukan pedagang besar dan eceran adalah pelaku usaha paling mendominasi, jumlahnya 7.17 juta atau 53,5 persen. Kemudian, bidang akomodasi dan makanan serta minuman sebanyak 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,0 persen, dan selebihnya 11,59 persen adalah pelaku usaha lainnya.
“Diperlukan koordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan integrasi data ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami mengajak para gubernur, bupati, wali kota untuk mengarahkan kepala dinas di masing-masing daerah untuk bisa berkolaborasi dalam memanfaatkan dan melakukan proses updating data yang telah terkumpul, supaya data ini lebih faktual dan menavigasi bisnis umkm ke depan,” kata Siti.
Jakarta: Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) disebut salah satu data penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong
kementerian, lembaga, hingga daerah dapat memanfaatkan
data ini sebagai sumber dalam perencanaan pembangunan menuju
Indonesia Emas 2045.
Airlangga menuturkan data menjadi krusial karena untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Data dapat menjadi alat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulan kemiskinan di seluruh wilayah, dan menciptakan masyarakat menuju kelas menengah yang penghasilan relatif lebih tinggi.
Data BPS dalam 15 tahun terakhir menunjukkan Indonesia membuat kemajuan luar biasa untuk penurunan tingkat kemiskinan. Hasil Susenas pada Maret 2023 menunjukkan kemiskinan di Indonesia sebesar 9,36 persen dan kemiskinan ekstrem 1,12 persen.
Kemudian, Data World Bank pada periode ini mengalami perkembangan kelas menengah dari sebelumnya 7 persen menjadi 20 persen, dari total penduduk.
"Karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah tentu membantu percepatan pembangunan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan,” kata Airlangga pada acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.
Acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kementerian/lembaga, dan didukung SKALA, program kemitraan Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Airlangga menjelaskan perluasan kelas menengah menghadapi tantangan cukup besar dan dapat dijalankan dengan pemanfaatan Regsosek. Menurut Airlangga, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan sistem Regsosek adalah identifikasi program di kementerian/lembaga berdasarkan kriteria.
Kriteria pertama adalah memastikan data yang digunakan untuk sasaran berasal dari sumber yang sama. Kedua, menciptakan tata kelola data yang baik, dimana mengedepankan prinsip keamanan, privasi, serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak-pihak lain.
Ketiga, memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek, memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta menyesuaikan program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan.
“Mari kita bersama-sama bekerja keras dan bekerja tulus untuk mewujudkan hal-hal yang dapat mendorong peningkatan kelas menengah, dan dengan kelas menengah yang kuat kita punya pondasi kokoh untuk membangun bangsa yang lebih maju, dan mencapai target yang disarankan dalam undang-undang pembangunan jangka menengah, yang tentunya kita berharap bisa menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Siti Azizah, berharap Regsosek membuat upaya pemerintah dalam merancang program lebih tepat sasaran.
Data Kemenkop UKM periode 2022-2023 menunjukan pedagang besar dan eceran adalah pelaku usaha paling mendominasi, jumlahnya 7.17 juta atau 53,5 persen. Kemudian, bidang akomodasi dan makanan serta minuman sebanyak 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,0 persen, dan selebihnya 11,59 persen adalah pelaku usaha lainnya.
“Diperlukan koordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan integrasi data ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami mengajak para gubernur, bupati, wali kota untuk mengarahkan kepala dinas di masing-masing daerah untuk bisa berkolaborasi dalam memanfaatkan dan melakukan proses updating data yang telah terkumpul, supaya data ini lebih faktual dan menavigasi bisnis umkm ke depan,” kata Siti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
