Jakarta: Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyoroti sejumlah kekurangan penyelenggaraan Haji 2024. Dia menekankan mestinya jangan sampai pelayanan ibadah tahunan itu menguntungkan pihak tertentu tetapi pelayanannya kurang.
"Ada juga indikasi-indikasi misalnya ya menguntungkan beberapa pihak tertentu tetapi akhirnya mengurangi pelayanan mengurangi standar, ini jangan sampai," kata Luluk yang hadir virtual dalam diskusi bertajuk 'Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini?' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Luluk menyoroti soal penambahan kuota haji sebesar 20 ribu. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan pelayanan.
Layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina sejatinya mendapat sorotan. Karena kurangnya lokasi pemondokan untuk para jemaah.
"Kalau ada tambahan kuota logikanya mas kalau misalkan rumah ini kemarin itu cukup 100 orang, kalau ada tambahan masa kemudian enggak dilebarin?" ujar Luluk.
Selain itu, cuaca panas yang terjadi saat momen haji tak diimbangi dengan pelayanan yang didapat jemaah. Pendingin ruangan tidak memadai.
Ketua DPP PKB itu menyayangkan tidak ada mitigasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, ketika jemaah menghadapi situasi sulit.
"Kayak mirip seperti lebaran itu loh mas, oh misalnya ada peralihan nah kan, maka ada skenario a, maka skenario b, pengalihan jalur. Kita pingin seperti itu sebenarnya, biar apa, biar semua tetap nyaman apapun kondisinya. Seminimal mungkin risiko-risiko itu misalkan bisa dikendalikan, itu baru namanya kita belajar dari situasi dan kemudian ada mitigasi dan sebagainya," jelas Luluk.
Jakarta: Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji
DPR Luluk Nur Hamidah menyoroti sejumlah kekurangan penyelenggaraan
Haji 2024. Dia menekankan mestinya jangan sampai pelayanan
ibadah tahunan itu menguntungkan pihak tertentu tetapi pelayanannya kurang.
"Ada juga indikasi-indikasi misalnya ya menguntungkan beberapa pihak tertentu tetapi akhirnya mengurangi pelayanan mengurangi standar, ini jangan sampai," kata Luluk yang hadir virtual dalam diskusi bertajuk 'Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini?' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Luluk menyoroti soal penambahan kuota haji sebesar 20 ribu. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan pelayanan.
Layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina sejatinya mendapat sorotan. Karena kurangnya lokasi pemondokan untuk para jemaah.
"Kalau ada tambahan kuota logikanya mas kalau misalkan rumah ini kemarin itu cukup 100 orang, kalau ada tambahan masa kemudian enggak dilebarin?" ujar Luluk.
Selain itu, cuaca panas yang terjadi saat momen haji tak diimbangi dengan pelayanan yang didapat jemaah. Pendingin ruangan tidak memadai.
Ketua DPP PKB itu menyayangkan tidak ada mitigasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, ketika jemaah menghadapi situasi sulit.
"Kayak mirip seperti lebaran itu loh mas, oh misalnya ada peralihan nah kan, maka ada skenario a, maka skenario b, pengalihan jalur. Kita pingin seperti itu sebenarnya, biar apa, biar semua tetap nyaman apapun kondisinya. Seminimal mungkin risiko-risiko itu misalkan bisa dikendalikan, itu baru namanya kita belajar dari situasi dan kemudian ada mitigasi dan sebagainya," jelas Luluk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
