medcom.id, Nusa Dua: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Polri memperkuat kerja sama dengan Interpol. Sebab, hanya dengan cara itu kejahatan teroganisasi dapat ditumpas.
JK mengatakan, kejahatan terorisme merupakan tantangan besar dunia. Tak hanya Indonesia, negara-negara lain belum mampu memberantas kejahatan itu hingga tuntas.
"Kita memerlukan soft power dan hard power. Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam nilai toleransi," kata JK, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (7/11/2016).
JK mengakui Indonesia tak bisa jalan sendiri untuk menuntaskan terorisme. Perlu kerja sama antarpihak, termasuk mendengar masukan dan informasi intelijen yang bisa didapat melalui sidang umum Interpol.
JK mengungkapkan, mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim yang memiliki toleransi beriringan dengan demokrasi. Sebagai upaya pencegahan, diperlukan integrasi data dan informasi. Pelaku terorisme diintegrasikan dengan stakeholder melalui pendampingan narapidana teroris. Selain itu, akses jaringan harus diblokir.
Menurut JK, selain terorisme, kejahatan terorganisasi tanpa batasan negara juga menjadi salah satu fokus yang harus dilakukan Polri. Penting bagi Polri untuk mengoordinasikan kejahatan terorganisasi dengan negara-negara anggota Interpol.
"Narkoba, TPPO (tindak pidana penjualan orang), perjudian, perdagangan gelap senjata, terorisme, korupsi, perbankan, TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan kejahatan lain yang terorganisasi. Selama 100 tahun terakhir kerja sama Polri dan Interpol semakin kuat," ujarnya.
medcom.id, Nusa Dua: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Polri memperkuat kerja sama dengan Interpol. Sebab, hanya dengan cara itu kejahatan teroganisasi dapat ditumpas.
JK mengatakan, kejahatan terorisme merupakan tantangan besar dunia. Tak hanya Indonesia, negara-negara lain belum mampu memberantas kejahatan itu hingga tuntas.
"Kita memerlukan
soft power dan
hard power. Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam nilai toleransi," kata JK, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (7/11/2016).
JK mengakui Indonesia tak bisa jalan sendiri untuk menuntaskan terorisme. Perlu kerja sama antarpihak, termasuk mendengar masukan dan informasi intelijen yang bisa didapat melalui sidang umum Interpol.
JK mengungkapkan, mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim yang memiliki toleransi beriringan dengan demokrasi. Sebagai upaya pencegahan, diperlukan integrasi data dan informasi. Pelaku terorisme diintegrasikan dengan stakeholder melalui pendampingan narapidana teroris. Selain itu, akses jaringan harus diblokir.
Menurut JK, selain terorisme, kejahatan terorganisasi tanpa batasan negara juga menjadi salah satu fokus yang harus dilakukan Polri. Penting bagi Polri untuk mengoordinasikan kejahatan terorganisasi dengan negara-negara anggota Interpol.
"Narkoba, TPPO (tindak pidana penjualan orang), perjudian, perdagangan gelap senjata, terorisme, korupsi, perbankan, TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan kejahatan lain yang terorganisasi. Selama 100 tahun terakhir kerja sama Polri dan Interpol semakin kuat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
