medcom.id, Jakarta: Ketua Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) Nur Halimah, koalisi 55 organisasi buruh migran di Hongkong mengaku tak merasakan kerja Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas TKI di DPR. Sebagai ketua, Fahri dinilai tak punya kontribusi.
"Bapak Fahri dicopot saja. Digantikan dengan orang yang benar-benar peduli dengan kita, buruh migran Indonesia. Maaf sebelumnya saya malah tidak tahu bahwa bapak Fahri Hamzah adalah Ketua Tim Pengawas TKI. Saya sudah 16 tahun di Hongkong, saya tidak pernah tahu. Tidak pernah merasakan," kata Nur usai melaporkan Fahri di Ruang MKD, Kawasan DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan Soal `Babu` dan `Pengemis`
Nur menyebut, sebagai tim pengawas seharusnya melindungi TKI. Tapi sikap Fahri jauh dari itu.
Pertama kata dia, soal cuitan Fahri yang menyebut babu dan pengemis pada TKI. Kata-kata itu kata dia tidak pantas disebutkan seorang wakil ketua DPR.
Kedua, soal revisi undang-undang tentang tenaga kerja Indonesia. Sampai hari ini tidak ada kemajuan.
Senada dengan Nur, Wakil Ketua LACI, Sri Martuti mengatakan, seharusnya sebagai tim pengawas TKI di DPR, Fahri dapat mendorong agar revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat segera diselesaikan. Namunnya kenyataan jauh panggang dari api.
Apalagi kata Sri, revisi undang-undang itu sudah diajukan sejak 2010. Tapi sampai sekarang tidak ada progres berarti.
"Jadi kontribusinya beliau apa untuk kami. Kami tidak pernah tahu," tegas Sri.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sebagai pengawas masih banyak memiliki kekurangan. Namun dirinya terus melakukan yang terbaik.
"Sebagai pengawas memang banyak yang terganggu dengan kerja saya. Karena faktanya memang keadaan TKI kita belum layak. Sejak moratorium bahkan pengiriman TKI makin melalui jalur yang ilegal. Bahkan sudah menjadi jadi perdagangan manusia," ujar Fahri terpisah.
Terkait revisi undang-undang TKI dia bilang pihaknya selalu ingin proses itu cepat selesai. Tapi tak ada keinginan dari dewan buat memperlambat.
"Setiap revisi permintaan rakyat DPR selalu yang terdepan mengusulkan tapi kan UU tidak dibuat DPR sendiri," ucap Fahri.
medcom.id, Jakarta: Ketua Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) Nur Halimah, koalisi 55 organisasi buruh migran di Hongkong mengaku tak merasakan kerja Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas TKI di DPR. Sebagai ketua, Fahri dinilai tak punya kontribusi.
"Bapak Fahri dicopot saja. Digantikan dengan orang yang benar-benar peduli dengan kita, buruh migran Indonesia. Maaf sebelumnya saya malah tidak tahu bahwa bapak Fahri Hamzah adalah Ketua Tim Pengawas TKI. Saya sudah 16 tahun di Hongkong, saya tidak pernah tahu. Tidak pernah merasakan," kata Nur usai melaporkan Fahri di Ruang MKD, Kawasan DPR, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan Soal `Babu` dan `Pengemis`
Nur menyebut, sebagai tim pengawas seharusnya melindungi TKI. Tapi sikap Fahri jauh dari itu.
Pertama kata dia, soal cuitan Fahri yang menyebut babu dan pengemis pada TKI. Kata-kata itu kata dia tidak pantas disebutkan seorang wakil ketua DPR.
Kedua, soal revisi undang-undang tentang tenaga kerja Indonesia. Sampai hari ini tidak ada kemajuan.
Senada dengan Nur, Wakil Ketua LACI, Sri Martuti mengatakan, seharusnya sebagai tim pengawas TKI di DPR, Fahri dapat mendorong agar revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat segera diselesaikan. Namunnya kenyataan jauh panggang dari api.
Apalagi kata Sri, revisi undang-undang itu sudah diajukan sejak 2010. Tapi sampai sekarang tidak ada progres berarti.
"Jadi kontribusinya beliau apa untuk kami. Kami tidak pernah tahu," tegas Sri.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sebagai pengawas masih banyak memiliki kekurangan. Namun dirinya terus melakukan yang terbaik.
"Sebagai pengawas memang banyak yang terganggu dengan kerja saya. Karena faktanya memang keadaan TKI kita belum layak. Sejak moratorium bahkan pengiriman TKI makin melalui jalur yang ilegal. Bahkan sudah menjadi jadi perdagangan manusia," ujar Fahri terpisah.
Terkait revisi undang-undang TKI dia bilang pihaknya selalu ingin proses itu cepat selesai. Tapi tak ada keinginan dari dewan buat memperlambat.
"Setiap revisi permintaan rakyat DPR selalu yang terdepan mengusulkan tapi kan UU tidak dibuat DPR sendiri," ucap Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
